Suroto: Data Kadin Soal PHK Tidak Valid - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Suroto: Data Kadin Soal PHK Tidak Valid

Suroto: Data Kadin Soal PHK Tidak Valid

Written By Mang Raka on Jumat, 12 Mei 2017 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Dampak kenaikan upah sektoral Kabupaten Karawang yang selangkah lagi terwujud, tidak hanya diributkan oleh pengusaha. Ternyata dipersoalkan juga oleh para pejabat.
Seperti adu data yang dilontarkan oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Karawang Fadludin Damanhuri dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang Ahmad Suroto.
Data yang disodorkan Fadludin soal buruh yang dipecat ternyata dibantah oleh Suroto. Menurut orang nomor satu di Disnaker itu, jumlah pekerja yang kena PHK tidak sebanyak yang diutarakan Damanhuri. "Gila, 12 ribu karyawan itu banyak sekali. Harusnya Kadin berbicara sesuai data di lapangan, karena data PHK karyawan yang kami punya tidak sebanyak itu," kata Suroto, Kamis(11/5) kemarin.
Menurut Suroto, jumlah pekerja yang dipecat per Oktober 2016 hingga April 2017 adalah PT Bhineka  Karya Manunggal (BKM) 1.200 orang, PT Metro Kinki Metal 52 orang, Hansae Karawang Indonesia 889 orang dan PT Besco 380 orang, serta PT Kido Jaya 300 orang. Sedangkan PT Royal Industries Indonesia, perusahaan yang memproduksi minyak goreng dan berlokasi di kawasan industri Suryacipta itu berencana memecat 687 karyawan. Kemudian PT Cheong Lim di Desa Warangbambu, Kecamatan Karawang Timur, berecana akan tutup dengan jumlah pekerja 200 orang. Selanjutnya PT Dream Sentosa Indonesia (DSI) yang memiliki karyawan sebanyak 3000 orang, akan merelokasi pabriknya ke Karanganyar, Jawa Tengah. "Data kami, jumlah karyawan yang di-PHK sebanyak 2.821 karyawan, dan yang perusahaannya tutup dan relokasi ada tiga perusahaan. Kemungkinan karyawan yang akan diberhentikan sebanyak 3.887 orang. Data tersebut sudah saya laporkan ke Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia," terang Suroto.
Menurutnya, keputusan perusahaan melakukan PHK terhadap karyawannya, tidak melulu karena tingginya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang dan UMSK. Sebab, banyak faktor lainnya seperti kolaps, perampingan karyawan karena tidak ada order perusahaan, dan penyebab lainnya kaitan fluktuasi ekonomi. "Buktinya, banyak kok perusahaan yang sanggup memenuhi UMK. Tapi, memang sektor TSK (Tekstil, Sandang dan Kulit) yang terpengaruh karena penetapan UMK dan UMSK, karena dia karyawannya banyak," terang dia.
Sejauh ini, Karawang masih tetap menjadi tujuan para investor. Sehingga, dengan beredarnya informasi-informasi yang tidak berlandaskan data akurat, malah akan memperkeruh iklim invrstasi. "Kalau investor atau calon investor sudah ditakut-takuti, mana mau mereka menanamkan modalnya di Karawang," ungkapnya.
Sebelumnya, Fadludin mengatakan, kenaikan UMSK terlalu besar dan tidak rasional. Kondisi seperti ini akan menciptakan ekonomi biaya tinggi, yang pada gilirannya akan mengganggu perusahaan. Data yang masuk dalam catatan Kadin, ada 12 ribu pekerja terancam menganggur. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template