Retribusi Izin Gangguan akan Hilang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Retribusi Izin Gangguan akan Hilang

Retribusi Izin Gangguan akan Hilang

Written By Mang Raka on Selasa, 09 Mei 2017 | 15.00.00

KARAWANG, RAKA - Pemerintah pusat melalui Kemendagri mengeluarkan Premendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan permendagri nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan HO. Permendagri tersebut akan berdampak pada hilangnya potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari restibusi izin gangguan atau HO sebesar Rp 25,336 miliar bagi Pemkab Karawang.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu (DPMPTSP), Wawan Setiawan mengatakan, jika izin gangguan atau HO dicabut maka Pemkab Karawang berpotensi kehilangan PAD dari retribusi perizinan tertentu sebesar Rp 2,336 miliar. “Kami sedang melakukan kordinasi dengan Pempro Jabar khususnya bagian hukum terkait pencabutan HO tersebut,” kata Wawan, Senin (8/5).
Wawan menjelaskan, dasar dari perizinan tertentu adalah UU 28 tahun 2012 tentang perizinan tertentu antara lain izin trayek, IMB (izin mendirikan bangunan), Izin tangkap ikan, izin gangguan atau HO dan izin minuman beralkohol. “Jika informasi dari bagian hukum Pempro Jabar, UU tidak bisa dikalahkan oleh Kepmen, makannya kami sedang menunggu pencerahan dari Prmprov Jabar,” ungkapnya.
Saat ini, kata Wawan,  retribusi dari HO baru mencapai Rp 268 juta dari terget Rp 25,336 miliar. Jika dihilangkan maka secara otomatis retribusinya juga hilang. “Kami juga harus melakukan perubahan Perda tentang perizinan tertentu,” katanya.
Diakuinya, penghapusan izin HO, memberi kemudahan bagi para pelaku usaha di bidang perhotelan, pergudangan, minimarket, toko modern, rumah sakit  dalam menjalankan usahanya.“Tetapi, pertanyaannya yang belum bisa dijawab adalah bagaimana jika ada masalah pada unit ekonomi itu, siapa yang beratanggung jawab,” tandasnya.
Memang, lanjutnya,  penghapusan izin HO bertujuan untuk memperlancar investasi. Melalui kebijakan itu, diharapkan iklim investasi semakin meningkat.“Namun, bagaimana apabila ada masalah dengan kebersihan atau ada ancaman masalah lingkungan,” ungkapnya.
Selanjutnya,  untuk menindaklanjuti kebijakan penghapusan izin HO, Pemkab juga harus mengubah seluruh Perda dan Perbup yang mencantumkan perizinan HO. “Kami berharap HO masih bisa diambil retribusinya, sebab itu merupakan potensi PAD,” pungkasnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template