PKL Tugu Proklamasi Setor Retribusi ke UPTD Bina Marga - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PKL Tugu Proklamasi Setor Retribusi ke UPTD Bina Marga

PKL Tugu Proklamasi Setor Retribusi ke UPTD Bina Marga

Written By Mang Raka on Kamis, 18 Mei 2017 | 11.00.00

RENGASDENGKLOK,RAKA - Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar Tugu Renasdengklok mengaku berani mendirikan warung, karena sudah mendapatkan izin dan telah membayar retribusi Rp 50 ribu per tahun kepada pihak Bina Marga 2 tahun lalu. Hal tersebut diungkapkan salahsatu pedagang saat Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kecamatan Rengasdengklok melakukan pendataan ke sejumlah warung yang seenaknya berdiri berdempetan dengan Tugu Rengasdengklok.
Kasi Trantib Kecamatan Rengasdengklok, Junaedi Abdullah, mengaku tidak pernah mendapatkan izin secara tertulis maupun secara bahasa dari Bina marga terkait peizinan PKL tersebut. "Gak ada, gak pernah nerima surat ataupun secara bahasa," katanya, kepada Radar Karawang.
Namun, lanjut pria asal Tanjungpura ini mengatakann, di dalam tulisan dibeberapa gerobok PKL yang tertera mengatasnamakan staf Bina Marga plus tanda tangan. Hal tersebut menunjukan bahwa perizinan memang diberikan oleh pihak Bina Marga. "Ya saya mah bukan melarang orang buat usaha, yang penting rapi saja, dan tidak menganggu ketetiban umum," ujanya.
Hal tersebut diakui salahsatu PKL Yati, ia mengaku sudah sejak lama membuka warung di Tugu Rengasdengklok ini kena mendapatkan izin dari pihak Bina Marga dengan membayar retibusi sebesar Rp 50 ribu per tahun. "Setiap tahun saya bayar Rp 50 ribu, lihat aja kertas yang tertera. Makanya saya berani, karena ada izin untuk membuka warung disini," kata dia.
Sementara itu ditempat berbeda, Narman, staf Dinas Bina Marga Rengasdengklok yang kini berubah nama menajadi Dinas PUPR, mengaku perizinan tersebut ia berikan atas dasar perintah atasannya yang kini sudah diganti melalui proses rotasi. Ia juga mengakui memungut biaya sebesar Rp 50 ribu kepada para PKL yang mangkal disekitar Tugu Rengasdengklok. "Ya emang sih, tapi itu dulu tahun 2015 lalu, sekarang mah sudah enggak lagi," akunya.
Adapun, PKL yang mendirikan warungnya di atas lahan PUPR, tentunya sudah menjadi kewenangan PUPR. Hanya saja, kalau memang dianggap menggangu ketertiban umu dan dinilai tidak mengindahkan lingkungan, pihaknya juga akan memebrikan arahan. "Boleh saja kalau hanya ingin berjualan, tapi jangan mendirikan bangunan permanen," pungkasnya.(rok)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template