Penyelesaian Sengketa Lahan Tunggu SK Bupati - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Penyelesaian Sengketa Lahan Tunggu SK Bupati

Penyelesaian Sengketa Lahan Tunggu SK Bupati

Written By Mang Raka on Rabu, 17 Mei 2017 | 12.00.00

KARAWANG, RAKA - Persoalan konflik lahan antara petani Telukjambe dengan PT Pertiwi Lestari tampaknya segera tuntas. Kementerian Kehutanan memberikan lahan seluas 18 hektare untuk para petani yang jumlahnya 360 kepala keluarga atau 600 jiwa untuk tempat tinggal dan lahan garapan.

Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamaksyari mengatakan, untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Jalil, Staf Kepresidenan Teten Masduki, pihaknya telah menggelar rapat internal dengan Asisten Daerah 1 Samsuri, Sekretaris Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wawan Setiawan dan instansi lainnya untuk membahas hal teknis finishing konflik petani Telukjambe. "Pada rapat tadi saya meminta pak Samsuri Asisten Daerah Pemerintahan, agar segera membuatkan Surat Keputusan Bupati Karawang paling lambat satu minggu ke depan," katanya Jimmy saat berkunjung dapur umum petani Telukjambe yang kini ditampung di Rumah Dinas Bupati, Selasa (16/5).
Menurut Jimmy, Badan Pertanahan Nasional tidak akan mengeluarkan lahan seluas 18 hektare tersebut sebelum keluar SK Bupati terkait pembagian lahan ini kepada para pengungsi. Hal ini dilakukan agar setiap pengungsi mendapatkan apa yang menjadi haknya, dan tertib sesuai administrasi. Dimana nantinya masing masing petani akan mendapatkan kirasan 300-450 meter per KK. "SK Bupati ini penting agar tidak ada lagi penambahan-penambahan yang tidak jelas ya, kami hawatir ada yang ngaku-ngaku," ujarnya.
Dengan demikian konflik agraria di Karawang yang melibatkan para petani, PTPL, LVRI, BPN dan Perhutani dianggap tuntas. Karena hanya tinggal menunggu SK dari Bupati Karawang saja. Menurutnya, waktu yang ditargetkan untuk menyelesaian konflik agraria ini hanya tinggal dua minggu lagi. Tentu saja dibutuhkan kerja sama yang baik dan seiring antar berbagai pihak. Karena seperti yang diinginkan oleh Presiden Joko Widodo agar masalah pengungsi ini bisa terselesaikan secepatnya. "Insya Allah semuanya clear tepat pada waktunya," ujarnya.
Seperti diketahui, sekitar 600 jiwa petani Telukjambe yang berkonflik saat ini sudah tinggal di tempat penampungan di RDB selama hampir dua minggu. Mereka tinggal sementara di rumah dinas yang kini kosong tersebut sampai Pemerintah Kabupaten Karawang menyelesaikan administrasi pembagian lahan bagi mereka, dimana Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil meminta Wakil Bupati Karawang menyelesaikannya dalam tempo satu bulan. Didampingi Kepala Dinas Sosial Setya Dharma, Jimmy mengunjungi dapur umum Kementerian Sosial (Kemensos) yang berada di halaman belakang kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang untuk mengecek agar semuanya berjalan dengan baik dan kebutuhan makan petani tercukupi.
Yang menyiapkan logistik para petani merupakan relawan dari Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Taruna Tanggap Bencana (Tagana) Kabupaten Karawang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Mereka bergiliran piket memasak menyiapkan kebutuhan sehari-hari para pengungsi. "Biaya hidup mereka sehari-hari ini ditanggung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia," ujarnya.
Sementara itu rencana pemerintah yang akan memberikan lahan Perhutani ini untuk digarap petani korban konflik agraria di Kecamatan Telukjambe Barat dianggap akan mengusik warga penggarap hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pasalnya, LMDH merasa selama ini mereka penggarap lahan hutan di Kecamatan Telukjambe melalui program pemberdayaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) LMDH Jawa Barat Nace Permana mengklaim, tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dikelola oleh LMDH di kawasan hutan Telukjambe. Semuanya, sudah dikelola oleh warga penggarap yang tergabung dalam LMDH, jadi tidak ada lagi tanah yang kosong untuk diberikan kepada para petani korban konflik lahan dengan PT. Pertiwi Lestari (PL). "Solusi dengan memberikan lahan garapan kepada para petani korban konflik lahan jelas mengusik LMDH. Karena semua lahan sudah digarap melalui program PHBM," tegas Nace. (zie/ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template