Hakim PTUN Dihadang Warga - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Hakim PTUN Dihadang Warga

Hakim PTUN Dihadang Warga

Written By Mang Raka on Selasa, 09 Mei 2017 | 12.30.00

PANGKALAN, RAKA - Aksi penghadangan terhadap Majelis Hakim dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jawa Barat yang sudah diprediksi sebelumnya benar-benar terbukti. Ratusan warga  Desa Tamansari Kecamatan Pangkalan, anggota LSM  dan Ormas menghadang langkah hakim yang dipimpin Dewi Asimah yang hendak menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan setempat (PS) dilahan milik PT. Mas Putih Beliung (MPB), Senin (8/5).

Usai sidang PS ini rombongan majelis hakim yang dikawal ketat aparat kepolisian sempat dihadang oleh massa saat akan pulang, namun pihak kepolisian akhirnya berhasil membuka jalan. Sebelum sidang PS digelar ratusan warga sudah menunggu kedatangan majelis hakim. Mereka menggunakan ikat kepala bertuliskan "relawan tambang". Bahkan disekitar lokasi lahan penambangan banyak terpasang spanduk berbunyi mendukung pertambangan legal dan industri di kawasan karst Pangkalan. Massa mengira kehadiran hakim PTUN ke Desa Tamansari untuk menuntup penambangan rakyat sehingga mereka dengan penuh emosi mendatangi hakim.
Suasana sempat reda ketika Ketua Majelis Hakim, Dewi Asimah menjelaskan kepada warga yang marah jika kehadiran mereka ke Desa Tamansari bukan untuk menutup pertambangan, namun sedang menjalankan proses sidang terkait gugatan PT. MPB terhadap Pemkab Karawang. "Maaf saya jelaskan kita tidak dalam rangka menutup pertambangan. Kehadiran kami disini untuk melihat langsung area penambangan yang menjadi obyek gugatan oleh tergugat. Disini juga ada pihak tergugat dari pemerintah ikut hadir menyaksikan langsung. Silahkan warga melakukan kegiatan seperti biasa," kata Dewi Asimah.
Meski sudah mendapat penjelasan, agar yang diduga mendapat dukungan dari pihak pemerintah desa tetap ngotot memaksa majelis hakim  ikut ke kantor desa Tamansari untuk mendengarkan aspirasi warga setempat. Hanya saja permintaan itu ditolak karena bukan bagian dari proses persidangan. Dewi meminta warga untuk aspirasi tersebut kepada Pemkab Karawang agar disampaikan dalam persidangan nanti. "Kami tidak memiliki kewenangan untuk mendengarkan aspirasi warga. Jika ingin menyampaikan aspirasi silahkan melalui Pemkab Karawang," tegas Dewi.
Celakanya, penjelasan hakim tersebut ternyata tidak diterima oleh warga. Akibatnya, ketika hakim akan masuk ke mobil langkahnya kembali dihadang warga. Namun pihak kepolisian berupaya menghalangi maksud warga. Akhirnya terjadi dorong mendorong antara warga dengan polisi hingga sempat terjadi kericuhan karena warga mulai terprovokasi. Akhirnya polisi mengambil sikap tegas dengan mengultimatum massa jika tidak memberi jalan akan dilakukan tindakan tegas. Warga akhirnya menyerah dan rombongan hakim bisa kembali pulang dibawah pengawalan ketat.
Sebelumnya, Kepala Desa Tamansari. H. Udin dalam pidatonya menyampaikan bahwa Pertambangan harus berjalan dengan legalitas yang jelas. Masyarakat jangan dibenturkan dengan hukum. Dirinya pun menegaskan siapapun akan tidak berdaya di mata hukum. Dan dirinya yang mengemban amanah dari rakyat berpesan kepada pemerintah agar dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) diberdayakan agar penambang rakyat bisa masuk dalam badan usaha tersebut.
Selain itu dia juga mengatakan jika persoalan aksi warga menuntut pertambangan yang legal terpisah dengan persoalan PT. Mas belitung putih. Itu murni berkenaan dengan keinginan masyarakat. "Saya apresiasi kepada para pemerhati lingkungan dan lembaga swadaya masyarakat yang sudah perduli dan sudah mengeluatkan pernyataannya masing-masing secara sudut pandangnya masing-masing. Begitu pun dengan saya selaku kepala desa, punya pemahaman perihal apa yang diresahkan masyarakat saya," tandas kades Tamansari.
Selain itu, lanjut dia, kegiatan itupun murni keinginan masyarakat yang berharap mendapatkan payung hukum yang jelas perihal pertambangan rakyat. Karena sesuai dengan amanat UUD 1945. Pasal 33 bumi dan air beserta isi nya di pergunakan untuk rakyat demi kesejahteraan masyarakat.
Terkait aksi tersebut, Camat Pangkalan, Usep supriatna, mengatakan jika dirinya akan tetap mengawal dan membantu proses jalan nya kegiatan tersebut. Dan dirinya berharap pelaksanaan tersebut bisa berjalan aman dan damai. "Apapun hasilnya saya secara tegas berharap bisa dijalankan dengan baik. Harapan saya semua agar terorientasi kepada kebutuhan masyarakat," katanya.
Sementara itu, warga setempat Nono Kusnadi juga menyebutkan, warga Desa Tamansari sebagian besar hanya menonton saja tidak terlibat dalam aksi penghadangan. "Saya juga tidak tahu jadi banyak warga yang tidak dikenal serta banyak LSM dan Ormas," ungkapnya heran.
Hal serupa diungkapkan Bagja (44) dia berharap apapun hasilnya dirinya tetap bisa mencari nafkah sebagai pencari batu. Meski diakuinya dia sendiri tidak memahami dengan persoalan yang sedang berlangsung itu. "Saya tidak memahami undang-undang karena saya masyarakat bodoh. Sejak saya masih kecil sampai sekarang pekerjaan orang tua kami sebagai penambang tidak ada masalah apa-apa," katanya. (yfn/ops)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template