DPD: Adili Oknum Pejabat Pemicu Kisruh Agraria - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » DPD: Adili Oknum Pejabat Pemicu Kisruh Agraria

DPD: Adili Oknum Pejabat Pemicu Kisruh Agraria

Written By Mang Raka on Kamis, 18 Mei 2017 | 13.30.00

KARAWANG, RAKA - Konflik agraria yang melibatkan petani Telukjambe, PT Pertiwi Lestari,  Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Perhutani memasuki babak akhir. Meski demikian, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Benny Rhamdani, memastikan akan mendorong penegak hukum, untuk menjerat oknum yang mengakibatkan terjadinya persoalan tersebut.
Menurutnya, rusaknya suatu negara disebabkan adanya oknum pengusaha, sehingga menghalalkan segala cara untuk memuluskan usahanya. Kemudian oknum pemerintah yang korup dan oknum penegak hukum. "Harus segera diakhiri. Penyelesaian masalah agraria di Karawang merupakan gerbang awal untuk menjalankan undang-undang agraria," ujar anggota DPD, Benny Rhamdani di Rumah Dinas Bupati Karawang di sela-sela pertemuan dengan petani pengungsi, Rabu (17/5) kemarin.
Selain itu, kehadiran DPD RI dengan rombongan juga untuk mengecek kondisi para petani. Termasuk memastikan sampai atau tidak keputusan yang sudah disepakati bersama antara berbagai pihak. Adapun solusi yang sudah disepakati, adalah pemerintah memberikan sekitar 18 hektare untuk para petani Telukjambe yang jumlahnya 600 jiwa atau 360 kepala keluarga. "Kami akan terus tagih agar semuanya benar-benar tuntas. Bahkan kalau sampai waktu yang ditentukan pemerintah (pusat) belum menyelesaikan permasalahan ini. Kami akan ikut melakukan aksi di depan Istana Negara bersama para petani," tegasnya.
Ia juga berterima kasih kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena tanpa lelah melakukan pendampingan terhadap para petani Telukjambe, hingga mereka dipastikan mendapatkan lahan tempat tinggal dan tanah untuk digarap. "Saya sangat terharu terhadap pendampingan yang dilakukan PP Muhammadiyah terhadap petani Telukjambe," ujarnya.
Serikat Tani Telukjambe Barat (STTB) Aris menyampaikan, selama ini para petani sangat sengsara. Bahkan sejak tahun 2007 dengan adanya kebijakan pemerintah tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sampai 2010. Setelah itu tidak jauh berbeda apa yang dilakukan oleh Perhutani, yaitu kriminalisasi oleh PT PL terhadap para petani. "Ini lahan negara, negara ada kerena adanya rakyat. Kalau rakyat tidak ada, maka negara juga tidak akan ada. Akhirnya perjuangan petani Karawang sudah mendekati final, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak termasuk doa dari kiai NU dan Muhammadiyah," paparnya.
Wakil Bupati Karawang Ahmad Zamakhsyari mengatakan, untuk mempercepat proses penyelesaian permasalahan agraria di Karawang yang melibatkan berbagai pihak, maka sebagai pemerintah daerah pihaknya hanya tinggal menjalankan hal-hal teknis. Karena solusinya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Kami undang petani untuk rapat membahas data petani yang akan diberikan tanah seluas 18 hektare besok di kantor. Rapat bersama kabag hukum, Asda 1 dan saya. Agar SK bupati bisa segera selesai," sebutya kala dihubungi.
Sementara itu, sebanyak 16 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Badan Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Telukjambe dan Pangkalan membuat petisi penolakan membagikan lahan garapan di kawasan hutan Telukjambe. Mereka menyebut sudah tidak ada lahan kosong lagi bagi para petani korban konflik lahan, yang tergabung dalam Serikat Tani Telukjambe Bersatu (STTB). Lahan hutan yang dikelola Perhutani semuanya sudah digarap oleh LMDH Telukjambe, dengan jumlah kepala keluarga mencapai 4.081. "Kami merasa terusik, makanya kami membuat surat penolakan untuk bupati Karawang," kata Koordinator Lapangan LMDH Deni Hilman, kemarin. (zie/ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template