Truk Lebih Muatan Dilarang Operasi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Truk Lebih Muatan Dilarang Operasi

Truk Lebih Muatan Dilarang Operasi

Written By Mang Raka on Jumat, 28 April 2017 | 12.00.00

*Menteri Menilai Sanksi Denda Pemicu Pungli

KARAWANG, RAKA - Kendaraan yang melebihi daya angkut tidak lagi dikenai denda tapi langsung dilarang beroperasi. Sistem denda selama ini diberlakukan membuka peluang terjadinya pungli yang dilakukan oknum di jembatan timbang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menilai penerapan sanksi berupa denda bagi kendaraan yang mengangkut muatan melebihi tonase sudah tidak efektif lagi. Sehingga ke depan, pihaknya berencana akan membuat formulasi aturan yang mengatur beban angkutan kendaraan yang masuk jembatan timbang secara tegas. "Kalau misalnya tidak ada disiplin kontrol yang serius dari kita maka orang Kemen PU ngomong jalan-jalan ini di dzalimi dan sama saja mereka menghamburkan uang karena jalan yang mereka buat cepat rusak," tandas Menteri Budi Karya Sumadi, Kamis (27/4).
Menurut Budi, pengontrolan berat beban angkutan kendaraan di jembatan timbang penting dilakukan untuk menyelamatkan jalan-jalan yang telah dibangun oleh negara dari kerusakan. Menteri mengatakan itu didampingi Dirjen Bina Marga Kementerian PU Pera Arie S Moerwanto saat berkunjung ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang Balonggandu, Karawang.
Usai meninjau  kondisi kelayakan jembatan timbang tersebut yang berada di pintu gerbang masuk Karawang, Budi  meminta agar pengawasan jembatan timbang diperketat diseluruh jembatan timbang. Pihaknya  telah melakukan pendataan di 25 titik jembatan timbang yang dinilai strategis untuk melakukan pengawasan. Dimana salah satunya adalah Jembatan Timbangan Balonggandu yang dilewati sedikitnya 400 kendaraan setiap harinya. "Kalau jembatan timbang ini sering dianggap kemacetan kita akan perlebar. Kalau tidak ada parkiran dan tempat loading kita bangunkan," ungkapnya.
Budi tak menampik jika pembangunan  jembatan timbang selama ini cenderung  digunakan  untuk meningkatkan  pendapatan asli daerah (PAD). Hal itu dinilainya tidak efektif untuk menjaga jalan negara dari kerusakan. Pihaknya sudah mengatakan langsung kepada beberapa gubernur di daerah dan berdiskusi soal ini. "Saya tidak menyalahkan soal PAD. Melainkan saya ingin mengembalikan jembatan timbang ini sebagai kontrol dari beban angkutan kendaraan-kendaraan yang melalui jalan utama. "Di dalam aturannya ini saya inginkan nggak ada yang namanya denda. Kalau misalnya sudah beban angkutan melebihi . Maka jangan jalan," tandasnya.
Sementara itu Dirjen Bina Marga Kementerian PU-Pera Arie S Moerwanto mengatakan dengan melakukan pengawasan terhadap beban kendaraan dapat mengirit uang negara untuk pembangunan infrastruktur jalur darat hingga 50 persen. Anggaran untuk infrastruktur saat ini mencapai Rp20 triliun dan bisa lebih irit lagi jika dilakukan pengawasan. "Jalan-jalan yang dibangun harusnya dapat bertahan selama 10 tahun namun kerena kelebihan beban sehingga dalam waktu setahun atau dua tahun sudah rusak kembali, " pungkasnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template