Soal Raskin dan KTP Kades Mengadu ke DPR - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Soal Raskin dan KTP Kades Mengadu ke DPR

Soal Raskin dan KTP Kades Mengadu ke DPR

Written By ayah satria on Rabu, 12 April 2017 | 14.49.00

TELUKJAMBE TIMUR, RAKA - Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Anggota DPR RI Hari Kartana, Selasa (11/4), dimanfaatkan Kades Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, H Jaenudin, berkeluh kesah terkait kebijakan yang turun dari Pemerintah Pusat, seperti rakin, dana desa hingga e KTP.
Dalam sambutannya, Jaenudin mengatakan, kejelasan program-program pemerintah pusat dimintanya untuk bisa difasilitasi DPR RI agar bisa semakin fleksibel dan jelas. Sebut saja Raskin, meskipun di Desanya digratiskan total tanpa tebusan dari masyarakat miskin karena di subsidi oleh Desa, justru selama 3 bulan terakhir tidak kunjung turun.
Padahal, Masyarakat masih sangat membutuhkan, karena kejelasan itu penting apakah Rastra masih ada, atau tidak ditahun ini. Selain itu sebutnya, e KTP, entah mengapa hampir setahun ini blanko tak pernah diurus pemerintah pusat, karena banyak masyarakat yang membutuhkan, harus memegang surat keterangan sementara e KTP dalam proses, apalagi soal Dana Desa yang nominalnya konon tembus Rp 1,4 Milyar, justru yang turun hanya setengahnya saja.
Atas kondisi ini, dirinua meminta anggota DPR RI sampaikan ke Presiden kaitan krisis yang terjadi 2 tahun ini yang dirasakan pemerintah desa, pihaknya melihat Pemerintah seperti omongan doang (Omdo), tanpa ada bukti yang konkrit membantu masyarakat desa secara utuh. "Kan Pak Hari ini anggota DPR RI, tolonglah disampaikan ke Presiden kaitan keluhan kami ini," harapnya.
Mendengar keluhan tersebut, Anggota DPR RI Dapil Jabar VII, Ir H Hari Kartana mengatakan, dirinya berterimakasih atas aspirasi yang disampaikan padanya, sebagai anggota DPR RI di Komisi II yang juga bermitra dengan Kemendagri, pihaknya terus mengawasi soal e KTP ini, karena selain menjalankan fungsi pengawasan, kepentingan masyarakat juga harus diutamakan, terlebih blanko e KTP yang masih saja lambat direalisasikan ini berdampak pada masyarakat luas, meskipun masih bisa di handel dengan surat-surat keterangan dan domisili. Karenanya, apa yang menjadi keluhan dan aspirasi dalam RDP ini, dirinya akan utarakan di Senayan untuk ditindaklanjuti. "Apa-apa yang disampaikan, saya catat dan bawa ke Komisi II dan pemerintah agar bisa ditindaklanjuti," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template