Perda Desa Belum Direvisi, Pilkades Bisa Cacat Hukum - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Perda Desa Belum Direvisi, Pilkades Bisa Cacat Hukum

Perda Desa Belum Direvisi, Pilkades Bisa Cacat Hukum

Written By Mang Raka on Kamis, 13 April 2017 | 15.30.00

KARAWANG, RAKA - Panitia pemilihan kepala desa maupun Pemerintah Kabupaten Karawang tampaknya harus berhati-hati terkait penetapan calon kepala desa. Karena peraturan daerah dan peraturan bupati yang mengatur soal Pilkades belum direvisi. Sementara Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa poin pada UU No 6 tahun 2014, yang berkaitan dengan syarat menjadi kepala desa.
Direktur Karawang Eksekutif Wach Deden Nurdiansyah berharap Pemkab Karawang secepatnya merevisi regulasi tentang desa, agar pembuatan produk hukum daerah itu tidak sekedar pelengkap instrumen saja. "Sebenarnya DPRD juga harus berinisiatif dalam menciptakan desain desa yang dikehendaki Undang-undang Desa sebagai aplikasi dari Nawacita Presiden Jokowi," kata Deden.
Menurutnya, dengan belum direvisinya Perda Karawang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang nomor 37 tahun 2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Pilkades terutama pasal 33 hurup g yang menyebutkan tentang syarat calon kepala desa harus penduduk setempat dengan batas minimal menetap selama satu tahun bisa menjadi polemik.
"Karena norma tersebut yang merupakan penegasan atas norma pasal 50 ayat 1 uu nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan no 128/PUU-/Xlll/2015 ," bebernya.
Dikatakan, implikasi atas putusan itu keberadaan norma yang sama dalam regulasi turunannya baik dalam perda maupun perbup menjadi batal demi hukum.
Hal ini karena bentuk dan sifat putusan MK itu berlaku serta merta dan final, sekaligus juga lembaga ini yang menjadi eksekutornya. Dengan demikian putusan MK tersebut sangat berbeda dengan putusan MA. "Karena pasal dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 yang dibatalkan oleh MK adalah pasal 33 hurup g dan pasal 50 ayat 1, maka persyaratan lainnya tetap berlaku dan sah," ujarnya.
Menaggapi hal tersebut, Ketua Komisi A DPRD Karawang Teddy Luthfiana menyampaikan, pihaknya juga sudah mendapatkan copyan putusan MK tersebut.
Bahkan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri juga sudah ada agar pemerintah daerah menyesuaikan aturan dengan putusan MK. Surat edaran kemendagri tersebut bernomor surat edaran kemendagri no 140/3476/SJ, tentang penguatan pemerintahan desa. "Jadi calon kepala desa, termasuk perangkat desa boleh dari mana saja. Yang penting warga Indonesia," katanya.
Meski demikian pihaknya mengaku masih belum menentukan secara pasti soal revisi perda yang merupakan turunan dari undang-undang no 6 tahun 2014 itu. Untuk memastikan hal tersebut, pihaknya akan segera mengkonsultasikan kepada biro hukum Pemprov Jabar. "Kalau revisi perda juga mekanismenya cukup memakan waktu. Karena harus melalui rapat paripurna dewan, dan sebelumnya harus ada perubahan prolegda dulu," katanya.
Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Karawang Budiman Ahmad mengatakan, pihaknya sudah melayangkan surat kepada Mendagri terkait hal tersebut. Pasalnya tidak lama lagi Karawang akan menggelar pilkades secara serentak, bahkan saat ini sudah memasuki tahapan pilkades. "Tapi karena sudah ada putusan MK. Kami tetap terima berkas persyaratan calon kades yang dari luar desa (yang akan menggelar pilkades)," ujarnya.
Menurutnya, dari 8 desa yang akan menggelar pilkades secara serentak, ada satu desa di Kecamatan Pakisjaya yang calonnya bukan warga desa yang akan menggelar pilkades. Karena sudah ada dasar hukumnya yaitu putusan MK, maka berkas persyaratan diterima oleh panitia pilkades. "Kalau lulus enggaknya kan ada persyaratan lain. Nanti hasil verifikasi berkasnya kami terima tanggal 18. Di situ baru kelihatan dari 27 balon kades ada gak yang gugur," ujarnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template