Pegawai Puskesmas Cemburu - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Pegawai Puskesmas Cemburu

Pegawai Puskesmas Cemburu

Written By Mang Raka on Rabu, 05 April 2017 | 12.00.00

-Kepala Puskesmas Dapat Tambahan Penghasilan Plus Dana Kapitasi

KARAWANG, RAKA - Tenaga fungsional khusus di lingkungan puskesmas tengah galau. Pasalnya, selama tiga tahun terakhir biasa menikmati tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang besarannya disesuaikan dengan golongan, tapi tahun ini dihapus.
Sesuai SK Bupati Nomor 840/Kep.180-Huk/2017 yang terbit 3 Januari 2017 tentang Besaran Tambahan Penghasilan PNS, para fungsional khusus seperti dokter puskesmas, petugas kesehatan lingkungan (kesling), petugas gizi, petugas promosi kesehatan (promkes) dan pegawai program kesehatan kerja (kesja), tidak lagi menerima tambahan penghasilan pegawai.
Namun yang membuat pegawai puskesmas cemburu, pegawai struktural seperti kepala UPTD Puskesmas dan Kasubag TU, justru masih mendapatkan TPP plus dana kapitasi yang bersumber dari APBN. Besaran kolektifnya sekitar Rp 10 juta per bulan.
"Tahun 2014 semua fungsional dapat TPP, tapi tahun 2015-2016 masih ada, tapi hanya untuk yang tidak terlibat dengan pelayanan saja. Eh tahun 2017 TPP dihapus semua, kecuali kepala puskesmas dan kasubag TU," ungkap salah seorang petugas kesehatan di salah satu puskesmas yang meminta tidak disebutkan namanya, Selasa (4/4).
Ketua Forum Komunikasi Tenaga Fungsional Puskesmas Karawang Nana Padiana mengatakan, dana kapitasi dari APBN nominalnya bervariasi di masing-masing puskesmas. Nilainya tidak lebih besar dari TPP yang selama ini dinikmati tenaga fungsional.
Menurutnya, sejak 2014-2015 anggaran TPP dianggap tumpang tindih, karena jadi dobel anggaran dengan kapitasi. Masalah inipun sempat menjadi temuan BPK. Namun anehnya, tahun ini TPP terkesan dipilah-pilah hanya untuk struktural saja. Selain itu, mereka juga dapat dana kapitasi. Sementara pegawai fungsional hanya dapat jatah kapitasi saja. Ini muncul saat APBD perubahan bulan Oktober lalu. "Jika ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), mengapa struktural masih dibiarkan mendapat kapitasi dan TPP. Apa sebenarnya alasan konkritnya dihapuskan hak kami selaku fungsional khusus? Bagaimana efektifitas kerja teman-teman di lapangan kalau hanya mengandalkan kapitasi?" ujarnya menyampaikan keluhan rekan-rekannya.
Pegawai Puskesmas Pembantu Desa Sarijaya, Kecamatan Majalaya ini menambahkan, keluhan yang muncul semakin memuncak dari para tenaga fungsional. Bahkan ada dorongan untuk melakukan demo sampai mogok kerja. Namun hal tersebut dia tahan, karena pihaknya lebih sreg melalui prosedural, dimana para tenaga fungsional akan melayangkan surat audiensi kepada Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Sebagai curhat dan berkeluh kesah kepada pemilik kebijakan.
Namun jika mentok, tidak menutup kemungkinan para tenaga fungsional khusus ini akan berunjuk rasa. "Keinginan para pegawai ini, yaitu hanya ingin mendapatkan hak yang sama seperti struktural untuk mendapatkan TPP. Mengapa kepala puskesmas dan TU dapat dua-duanya (TPP dan kapitasi), sementara fungsional hanya kapitasi saja," ujarnya.
Dia melanjutkan, dibanding kabupaten lain, hak TPP tenaga fungsional tetap diberikan walaupun jadi temuan BPK. "Kita ingin audiensi, surat dan jadwalnya nanti disiapkan. Hanya ingin kejelasan saja, jika masih mentok mungkin bisa demo," ungkapnya.
Nana juga menyebut, SK yang dikeluarkan bupati tanggal 3 Januari Nomor 840/Kep.180-Huk/2017 tentang Besaran Tambahan Penghasilan PNS, menyebutkan PNS yang tidak menerima TPP itu adalah PNS guru, pengawas, PNS pusat, provinsi dan pemerintah desa. Begitupun yang dikecualikan adalah instansi lainnya yang sudah mendapatkan tunjangan kinerja dan PNS yang bertugas pada unit kerja yang melaksanakan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) atau sistem renumerasi.
Bahkan, terus Nana, dalam klausul kelima menyebutkan setiap PNS hanya dapat diberikan satu jenis tambahan penghasilan. Tapi kenapa struktural masih mendapatkan TPP di dua jenis tunjangan, yaitu kapitasi dan TPP. "Ini keanehan dari SK yang sudah dibuat," tandasnya.
Kepala Dinas Kesehatan Karawang dr Yuska Yasin saat dikonfirmasi, yang bersangkutan mengaku tengah rapat di Bandung dan meminta Radar Karawang untuk menghubungi sekretarisnya. Namun, Sekretaris Dinkes dr Nurdin tidak kunjung membalas pesan singkat yang dilayangkan hingga berita ini ditulis.
Dihubungi terpisah, anggota DPRD Karawang dr Atta Subagjadinata mengatakan, TPP merupakan domain Komisi D. Namun begitu, dirinya ikut prihatin, sebab sebut ada ketidakadilan saat fungsional khusus puskesmas hanya mendapat dana kapitasi. Sementara kepala Puskesmas dan kasubag TU dapat TPP plus dana kapitasi.
Kalau memilih, para pegawai puskesmas akan lebih nyaman mendapat TPP, ketimbang hanya kapitasi yang nominalnya lebih sedikit. Kalau persoalan jadi temuan BPK karena alasan dobel anggaran, mengapa struktural masih diberikan kapitasi dan TPP.
Sementara di kabupaten lain seperti Bekasi ada temuan BPK, tapi TPP tetap diberikan kepada tenaga fungsional. "Persoalan ini kembali kepada kepemimpinan politik kepala daerahnya. Pemkab gak berani karena ada arahan dari BPK," ungkapnya. (rud)

Polemik Tambahan Penghasilan Pegawai

Tahun 2014
Semua tenaga fungsional dapat dana kapitasi dan TPP
Tahun 2015-2016
Tenaga fungsional yang tidak terlibat dalam pelayanan dapat dana Kapitasi dan TPP
Tahun 2017
Tenaga fungsional hanya dapat dana kapitasi
Kepala TU dan kepala puskesmas tetap dapat TPP dan dana kapitasi


Besaran TPP Strukural
Kepala puskesmas
Golongan IVa
Rp 7,5 juta

Kasubag TU
Golongan IVb
Rp 5 juta

Besaran Kapitasi
Kepala Puskesmas dan TU
Rp 2-3 jutaan
Total yang Diperoleh
Rp 8-10 juta per bulan.


Besaran TPP Fungsional Umum
Jabatan Fungsional umum
Rp 2,5 Juta
Sekretaris Pribadi
Rp 4 juta
Ajudan
Rp 3,5 juta
Staf Pimpinan
Rp 3,25 juta
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template