Imigrasi Sosialisasi Diseminasi Kebijakan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Imigrasi Sosialisasi Diseminasi Kebijakan

Imigrasi Sosialisasi Diseminasi Kebijakan

Written By Mang Raka on Kamis, 13 April 2017 | 13.00.00

KARAWANG, RAKA - Kantor Imigrasi Kelas II Karawang mengadakan Sosialisasi Diseminasi Kebijakan Keimigrasian sebagai upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan TKI nonprosedural dalam proses penerbitan paspor. Kegiatan itu dikemas dalam dialog interaktif dan menghadirkan narasumber perwakilan Polres Karawang dan perwakilan BP3 TKI Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan dibuka Kepala Kantor Imigrasi Karawang J Fanny Satriacahya, yang juga menjadi narasumber. Kegiatan itu sendiri digelar terkait banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) diluar negeri yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus menjadikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural melalui motif umroh, haji khusus, magang, bursa kerja khusus, kunjungan keluarga dan wisata.  "Untuk mencegah terjadinya TKI non-prosedural pada saat proses penerbitan  paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di TPI, maka diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor. IMI – 0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang TKI non-prosedural yang ditetapkan tanggal 24 Februari 2017," ucap Fanny.
Surat Edaran tersebut ungkapnya bertujuan untuk dijadikan petunjuk bagi seluruh jajaran imigrasi pada saat melakukan proses penerbitan paspor dan/atau pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) guna mencegah terjadinya TKI non prosedural. Oleh karena itu maka setiap WNI yang akan membuat paspor dalam rangka bekerja diluar negeri sebagai TKI, selain melampirkan persyaratan umum seperti KTP, Kartu Keluarga dan akte kelahiran juga diwajibkan melampirkan surat rekomendasi paspor yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota dan surat telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Sarana Kesehatan (Sarkes) yang ditetukn oleh Kementerian Kesehatan.
Selanjutnya untuk mengetahui keabsahan  surat rekomendasi paspor yang diterbitkan oleh Dinas Ketenagakerjaan  Kabupaten/Kota tersebut kata dia petugas imigrasi diharuskan melakukan verifikasi dengan cara memeriksa melalui Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian  (Simkim), jika tidak terdaftar maka permohonan pembuatan paspor yng bersangkutan ditolak.
Dikatakan Fanny, jika pada saat wawancara pemohon tidak mengaku terus terang akan bekerja melainkan mengaku kunjungannya ke Luar Negeri untuk berwisata maupun keperluan lainnya. Petugas imigrasi juga diwajibkan mendalami dengan menggali informasi lain. Selanjutnya hal – hal lain yang berkaitan dengan profiling, gesture/ body language juag harus mendapat perhatian.
"Petugas imigrasi juga diberi kewenangan untuk meminta persyaratan tambahan seperti surat undangan, jaminan atau paspor dari keluarganaya di luar negeri jika kunjngan keluarga atau jika mengaku menunaikan ibadah umroh atau haji non kuota harus dilampirkan surat rekomendasi dari Kemenag dan surat pernyataan/jaminan dari Perusahaan Penyelenggara Ibadah haji dan Umroh (PPIH/PPIU)," Jelasnya.
Ditambahkan Fanny jika berdasarkan hasil pemeriksaan baik pada saat permohonan pembuatan paspor di kantor imigrasi maupun di Tpi ditemukan kecurigaan dan terindikasi akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural maka petugas imigrasi berhak menolak keberangkatanya. TPPO adalah kejahatan Transnational Organied crime yang bersifat luar biasa, sehingga dalam penangannya memerlukan cara yang luar biasa (extra ordinary). Peran Direktorat Jenderal Imigrasi adalah mengintensifkan pengawasan terhadap WNI yang akan mengajukan permohonan paspor dan keluar dari wilayah republik Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi. (dri)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template