Dua Kali PK Ditolak, MA Perintahkan Pilkades Sumurgede Diulang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dua Kali PK Ditolak, MA Perintahkan Pilkades Sumurgede Diulang

Dua Kali PK Ditolak, MA Perintahkan Pilkades Sumurgede Diulang

Written By ayah satria on Senin, 17 April 2017 | 15.03.00

Bupati Terancam Pidana

CILAMAYA KULON, RAKA - Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Sumurgede, Kecamatan Cilamaya Kulon, kembali santer terdengar. Pasalnya, ajuan peninjauan kembali (PK) kedua di Mahkamah Agung (MA) yang dilayangkan pihak tergugat yaitu bupati dan kades terpilih Yahya Sulaeman kembali ditolak.
Bahkan, putusan penolakan final MA yang turun ke Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bandung per 6 April ini, tetap memerintahkan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menggelar pilkades ulang, dan mencabut SK Yahya Sulaeman sebagai kades terpilih selama empat tahun terakhir. Jika tidak, bupati dianggap melawan putusan hukum dan terancam pidana.
Dedi Mulyadi, penggugat Pilkades Sumurgede mengatakan, pihaknya memang belum menerima salinan penolakan PK 2 dari MA. Namun pihaknya dan juga bagian hukum Pemkab Karawang sudah menerima rincian hasilnya melalui website resmi MA, dimana PK 2 yang diajukan nomor Surat w2.TUN2/1326/HK.06/X/2016, sudah diputus sejak 15 Desember, dan dikirim ke pengadilan tertanggal 6 April. Amar putusannya, sebut Dedi adalah PK N.O yaitu nite ontvankelijke veerklad, atau dalam istilah hukum permohon tidak dapat diterima karena tak memenuhi syarat pengadilan lantaran cacat formil. Hasil MA ini, sama kedudukannya dengan undang-undang artinya, upaya menggagalkan atau mengulur waktu eksekusi yang dilakukan pemkab selama ini nihil. Karena setelah PK 2, tidak ada upaya hukum lain, apalagi PK 2 atas Sumurgede ini tidak digelar karena sudah ciut duluan, lantaran dianggap tidak memenuhi syarat. Lain halnya dengan Desa Situdam yang PK 2 nya digelar dulu di MA. Karenanya, dia ingatkan bupati sudah tak ada lagi upaya hukum, kecuali diskersi. Itupun dikeluarkan kalau ada dasar dan alasan yang kuat." Sudah keluar hasilnya. PK 2 tetap ditolak. Maka upaya apalagi yang akan ditempuh pemkab. Sementara hasil di MA itu sama kedudukannya dengan undang-undang," Ujarnya.
Dedi menambahkan, walaupun bupati penguasa, tapi jika tidak menjalankan keputusan ini, maka berpeluang terancam pidana. Karena sebagai pimpinan daerah, SK yang seyogyanya otomatis gugur atas Kades Yahya Sulaeman yang sudah menjabat empat tahun ini dibiarkan. Sebab, jika SK kades bodong sesuai hasil putusan MA, yang terjerat bukan kadesnya, tapi bupati yang cenderung membiarkan dan akan terbebani persoalan ini. Sebab, jika tidak kunjung dilaksanakan, ini akan menjadi preseden buruk bagi bupati dan OPD terkait karena dianggap melawan hukum. Bahkan, kelebihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta jika kepala daerah membiarkan saja, maka presiden bisa intervensi berupa sanksi maupun teguran. "Keputusan pengadilan sama kedudukannya dengan undang-undang. Jika masih gak dilaksanakan sampai PK 2 ini, ya bupati terancam pidana dong," ungkapnya.
Dirinya bukan semata merongrong pemkab maupun pemerintah desa yang sudah ada. Namun proses pencarian keadilan ini bukan waktu yang pendek, bukan pula para penggugat ingin menguasai desa atau motif lainnya. Tapi ini merupakan status hukum yang secara tegas harus disikapi bupati. Bukan tidak mungkin, jika proses ini masih diabaikan, persoalan ini bisa masuk meja Kementerian Dalam Negeri dan presiden. Untuk itu sebutnya, tidak banyak yang diharapkan, bupati harus melaksanakan amar putusan MA untuk melaksanakan pilkades ulang, dan mencabut SK kades yang sudah menjabat empat tahun ini. Karena bukti dan fakta sudah diakui sendiri para panitia Pilkades atas kecurangannya. Sebab dasar itulah yang menjadikan upaya hukum bupati dan Kades Yahya kandas di MA selama empat tahun terakhir. "Panitia sudah akui kecurangannya. Upaya hukum manapun gak bisa menerima. Sudahi saja upaya mengulur dan menggagalkan eksekusi ini, lagi pula masyarakat Sumurgede tetap kondusif saja," ungkapnya.
Penggugat lainnya, Alwi Jabarudin mengingatkan agar bupati mematuhi hukum. Karena apapun hasilnya sudah menjadi konsekwensi. Ia teringat saat riuhnya suhu Pilkades Sumurgede pada 25 November 2012, kala itu bupati sendiri yang memerintahkan agar setiap kekecewaan dan dugaan kecurangan dipersilahkan laporkan gugatannya ke PTTUN. Selama empat tahun kenangnya, ia ikuti proses hukum ini. Dirinya balik pertanyakan, dimana keberpihakan keadilan bupati atas masyarakatnya yang sudah dengan sabar dan damai mengikuti proses persidangan ke persidangan? Kekecewaan penggugat tidak perlu diluapkan dengan demontsrasi, karena tanpa itu, bupati sepatutnya sadar diri atas putusan MA dan hargai hukum yang ada. Bahkan, jika diperkenankan, dirinya balik tantang OPD terkait dan bupati membuat forum mengkaji proses hukum ini bersama-sama. Karena jika mencabut SK kades dan menggelar pilkades ulang saja, bupati bisa jadi bahan tertawaaan akademisi dan ahli hukum. "Kita hanya minta bupati konsekwen saja, patuhi hukum. Kalau mau diskusi ayo kita siap bikin forum," tantangnya.
Dikonfirmasi kaitan hasil PK 2 yang mulai turun dan dikabarkan amar putusannya tetap ditolak, Kades Yahya Sulaeman yang juga tergugat ini, tidak memberikan balasan sampai berita ini ditulis. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template