Awas Retribusi Parkir Bocor - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Awas Retribusi Parkir Bocor

Awas Retribusi Parkir Bocor

Written By Mang Raka on Kamis, 06 April 2017 | 19.57.00

-Pemasukan PAD Kecil

PURWAKARTA, RAKA - Pemkab Purwakarta diminta untuk serius mengurus perparkiran di Purwakarta. Bukan hanya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penyediaan kantong-kantong parkir, pemerintah juga diminta untuk menekankan administrasi perparkiran. Ini menyusul dengan jarangnya pengguna parkir mendapatkan tiket dan kepastian tarif parkir kendaraan.
Gerakan Moral Masrakat Purwakarta Hikmat Ibnu Aril mengatakan, seharusnya satu karcis dipakai untuk satu kendaraan. Hasil retribusi parkir tersebut kemudian diserahkan ke dishub setiap hari. Dari dishub langsung mengalir ke kas negara. Sedangkan karcis yang diberikan kepada petugas juru parkir (Jukir), sesuai dengan yang mereka serahkan ke dishub. “Jadi seperti barter. Potongan karcis diberikan dengan jumlah nominal hasil retribusi setiap hari," kata Aril, kemarin.
Ketua Komisi I DPRD Purwakarta Asep S Milah mengatakan, jangan sampai terjadi kebocoran pendapatan retribusi dalam perparkiran di Purwakarta. Apalagi, kata dia, sejauh ini jumlah yang ditargetkan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih lebih kecil dari pendapatan di lapangan. "Untuk itu, kami mendorong SKPD terkait untuk lebih mengoptimalisasi pendapatan dalam bidang parkir ini," terangnya.
Buntut dari tidak tercapainya target pendapatan dibidang perparkiran, pihaknya meminta agar SKPD kembali mengkaji ulang penerapan sistem retribusi parkir di Purwakarta. Karena disinyalir, terdapat kebocoran di lapangan. Apalagi untuk saat ini, pengelolaan parkir pemerintah bekerjasama dengan dipihak ketiga
"Jika memang parkir tidak diberikan karcis sesuai dengan aturannya bisa dikatakan pungli," ujar dia.
DPRD, kata dia, sudah melakukan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2007 tentang retribusi parkir di Purwakarta. Bahkan, perubahan perda parkir tersebut sudah diparipurnakan dan tinggal menunggu evaluasi Gubernur Jabar. Menurutnya, peraturan darah yang sudah dibuat dan akan di terbitkan merupakan solusi dari pendapatan sektor retribusi yang selama ini dinilai kurang maksimal. Tapi untuk saat ini, perda lama masih diberlakukan sambil menunggu perda perubahan disepakati gubernur.
Bagi masyarakat yang masih mempertanyakan besaran parkir kendaraan, lanjut dia, Pasal  6 Perda Nomor 17 tahun 2007 di tuliskan bahwa besaran retribusi parkir untuk motor Rp 500, Rp 1000 untuk mobil dan RP 2000 sampai Rp 2500 untuk bis yang berkapasitas 24 penumpang serta Rp 7000 untuk kontainer ukuran 40 feet.
Selain itu, dalam pasal 7 perda tersebut juga dijelaskan, retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan/karcis. Pihaknya menegaskan, butuh pengawasan ekstra untuk mendongrak pendapatan dari retribusi parkir. Yang lebih penting menurutnya yakni sosialisasi kepada juru parker.  Dengan begitu, petugas lapangan yang diterjunkan bisa menjalankan sesuai tugasnya. "Bagi para penguna lahan parkir di jalan umum, harus meminta karcis. Ini untuk meminimalisir kecurangan," pungkasnya. (awk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template