Audit Dana UPK PNPM - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Audit Dana UPK PNPM

Audit Dana UPK PNPM

Written By Mang Raka on Selasa, 04 April 2017 | 15.00.00

- DPRD Panggil Pengelola

PURWAKARTA, RAKA - Adanya perubahan status Unit Pengelola Keuangan (UPK) Dana Amanah Pemberdayaan Masyakarat (DAPM) program PNPM mandiri Perdesaan menjadi Perkumpulan Badan Hukum (PBH) yang dilakukan beberapa UPK di Purwakarta, mengundang pertanyaan bagi anggota DPRD Purwakarta.
Berdasarkan hal tersebut, DPRD bakal memanggil para pihak yang terlibat dalam lembaga tersebut. Selain bertujuan untuk mengklarifikasi penggunaan dana selama bertahun-tahun yang dikelola oleh UPK yang mencapai puluhan miliar rupiah. “Memang benar kami akan minta klarifikasi semua penggunaan dana tersebut, apakah sudah sesuai dengan peruntukan atau tidak,” kata Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta, Fitri Maryani, Senin (3/4).
Fitri menjelaskan, dalam pemanggilan tersebut Komisi I juga berencana menghadirkan Asda I Bagian Hukum untuk menjelaskan secara rinci payung hukum lembaga UPK yang sejak 2009 lalu melalui Keputusan Presiden berubah nama dari pengurus PNPM. Sedangkan program PNPM Mandiri Perdesaan ini per 1 Januari 2015 telah berakhir. “Tidak hanya payung hukumnya saja yang akan kita mintai keterangan, namun terkait penyaluran dana UPK selama ini apa memang sudah sesuai peruntukannya,” jelasnya.
Salah satu pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang namanya enggan disebutkan, mengakui memang ada surat pemanggilan tersebut. “Iya besok ada panggilan dari DPRD pak, bentuknya klarifikasi,” ungkapnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kebijakan Pembangunan (Elkap) Purwakarta, Anas Ali Hamzah, mengatakan bahwa Komisi I DPRD Purwakarta harus juga memintai keterangan mengenai adanya pencairan dana purnabakti atau dana pensiun seperti yang terjadi pada UPK Darangdan. Anas menilai, bahwa dana purnabakti atau dana pensiun ini hanya kebijakan lokal semata yang dugaannya mementingkan beberapa orang saja. Di kabupaten lain di Jawa Barat, Ia tidak menemukan adanya kebijakan soal dana pensiun ini. “Komisi I (DPRD Purwakarta) harus juga meminta kejelasan dan meluruskan soal kebijakan lokal dana pensiun, yang hanya berlindung di balik AD/ART PBH UPK dan MAD yang notabenenya UPK saat ini sedang dalam posisi tidak memiliki payung hukum dari negara,” ungkap Anas.
Lanjut Anas, Komisi I DPRD Purwakarta juga harus menelusuri para penerima dana pensiun itu, apakah berhenti sebagai pengelola atau sekedar bolak-balik identitas semata. “Logikanya, kalau ada dana pensiun, ya pengelola atau anggota BKAD yang menerima harus berhenti. Kan pensiun?!” pungkasnya. (awk)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template