PMMS Ditahan, Sekolah Banyak Utang - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PMMS Ditahan, Sekolah Banyak Utang

PMMS Ditahan, Sekolah Banyak Utang

Written By Mang Raka on Jumat, 24 Maret 2017 | 12.30.00

KARAWANG, RAKA - Dihapusnya anggaran Peningkatan Manajemen Mutu Sekolah (PMMS) sangat berdampak terhadap pengelolaan SMA/SMK di Kabupaten Karawang.
SMAN 5 Karawang misalnya, sekolah yang berada tidak jauh dari kantor bupati, itu terpaksa meminjam uang ke pihak ketiga untuk membiayai kegiatan sekolah. "Kami bingung harus bagaimana, sekarang sudah mulai pinjam. Gimana kalau ternyata PMMS benar-benar tidak dialokasikan. Siapa yang mau mengganti pinjaman itu," ujar Kepala SMAN 5 Karawang Agus Setiawan kepada Radar Karawang, Kamis (23/3) kemarin.
Ketua Komisi D DPRD Karawang Pendi Anwar, berjanji mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang agar anggaran PMMS kembali dialokasikan. Agar mutu pendidikan di Kabupaten Karawang terus meningkat. "Intinya Komisi D mendukung PMMS kembali dialokasikan," ucap Pendi Anwar.
Dia menyampaikan, dihapusnya PMMS pada tahun anggaran 2017, karena ada pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK sederajat oleh pemerintah provinsi. Meski demikian, hasil kajian pihaknya ternyata sudah ada payung hukum yang bisa digunakan agar pemda bisa mengalokasikan PMMS.
"Boleh pemda mengalokasikan, tapi bentuknya hibah ke provinsi. Jadi harus masuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) provinsi. Karena yang kasih hibahnya Karawang, maka anggarannya dialokasikan ke karawang," ujarnya.
Hal itu sesuai dengan Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Peran Serta Tanggung Jawab Pendidikan. Pasal 8 disebutkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab pemda, lembaga pendidikan dan masyarakat. "Tapi kami juga menunggu hasil rakerda pendidikan provinsi, yang saat ini sedang berlangsung. Tentu disana juga akan dibahas bagaimana kaitannya dengan PMMS Dikmen (pendidikan menengah)," ujarnya.
Ia mencontohkan Kota Bandung sudah melakukan hal itu. Kemudian di Provinsi Jawa Timur ada SK gubernur kaitan dengan pemungutan sekolah. Contohnya adalah jika biaya per siswa per tahun adalah 5 juta, kemudian yang tercover oleh pemerintah adalah Rp 3 juta, maka sisa Rp 2 juta menjadi tanggungan orangtua murid. "Tapi maksimal Rp 2 juta, sesuai siswa yang tidak tercover oleh anggaran pemerintah. Kalau lebih dari itu tidak boleh. Kalau kurang dari itu tidak apa-apa," ujarnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template