Kades Tagih Sisa Dana Bagi Hasil - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Tagih Sisa Dana Bagi Hasil

Kades Tagih Sisa Dana Bagi Hasil

Written By Mang Raka on Kamis, 23 Maret 2017 | 12.30.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Sejumlah kepala desa di Kecamatan Cilamaya Wetan menagih sisa-sisa bantuan pemerintah yang belum diturunkan penuh di tahun sebelumnya. Dua bantuan yang dipangkas seperti bantuan gubernur (Bangub) dan dana bagi hasil (DBH) Pajak dan retribusi daerah.

Kades Rawagempol Wetan, H Udin Abdul Gani mengatakan, kondisi keuangan di desa-desa sekarang ini tengah paceklik. Sebab, sejumlah sumber anggaran masih banyak yang mengendap di Pemkab. Alasannya selalu klasik, sebab urusan SPJ dan Proposal masih saja berkutat menghantui para Kades, sehingga tidak sedikit Kades disibukan setiap bulan membikin SPJ dan Proposal, itu sebutnya, bukan saja di ADD, tetapi juga Dana Desa, Bangub, aspirasi hingga DBH yang cairnya saling kejar mengejar. "Kita disibukan terus dengan persoalan SPJ dan Proposal terus, sementara jumlahnya itu tidak satu atau dua sajan," keluhnya.
Yang lebih membingungkannya lagi sebut Udin, adalah DBH dan bantuan gubernur (Bangub), meskipun tergelontor kurang dari Rp 200 juta, digulirkannya bertahap, parahnya satu tahap harus dibuatkan dulu SPJ, baru kemudian dibikin lagi ajuannya. Padahal, keluhnya tinggal langsung saja bikin SPJ dan ajuan 1 kali, karena posnya sudah tertuang diajuan-ajuan pertama.
Apalagi, saat ini, kedua bantuan tersebut belum juga cair diluncuran tahun ini, sebab ditahun sbelumnya baru setengahnya saja. Bisa di cairkan, sambung Udin, dengan syarat SPJ dan Proposal lagi dilayangkan. Ini yang selalu membuat bosan Kades. Karenanya, ia berharap Pemkab dan Pemprov diharapkan jangan banyak mempersulit. Memang ini penting untuk menunjang keuangan daerah yang rapi administrasi, tapi diharapkan bisa lebih flksibel, karena pekerjaan Kades bukan saja membuat SPJ dan Proposal ajuan. "Sudah kurang 200 juta, 2 tahap nol lagi nol lagi, jadi kerjaan kita bikin dikejar terus SPJ dan Proposal," ungkapnya.
Senada diungkapkan Kades Lemahabang, Rusli Sumawinata, menurutnya untuk mempermudah laporan SPJ, ada baiknya DBH digabung dengan ADD. Karena, diakui Rusli, semua mata anggaran itu selalu saja harus dengan ajuan berulang kali distiap tahap dan SPJ yang berulangkali juga disetiap tahapnya. Karenanya, ia berharap semuanya bisa dipermudah. "Kita ingin lebih fleksibel, mending kalau SPJ dan Ajuan jadi sekali mah, ini mah sudah bertahap-tahap, selalu salah juga," ungkapnya.
Kades Muktijaya Sawa Isyarot mengatakan, ajuan dana desa tahun ini dikejar dan harus sudah selesai akhir Maret, karena anggaran dana desa sudah turun April ini, namun, ajuan belum bisa dilayangkan kalau SPJ saja masih belum selesai, baik di Dana Desa maupun ADD tahun sebelumnya. Pagu sebut Sawa, sudah ada, fisik banyak berkurang, tapi bisa disiasati di dana desa. Diharapkan, kades-kades ini bisa selesaikan segala sesuatunya. "Ajuan tidak bisa dilakukan kalau SPJ belum beres, disisi lain kita terus dikejar," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template