Kades Dilarang Menjadi Pengurus Parpol - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Kades Dilarang Menjadi Pengurus Parpol

Kades Dilarang Menjadi Pengurus Parpol

Written By Mang Raka on Jumat, 17 Maret 2017 | 15.30.00

PURWAKARTA, RAKA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jabar, mengingatkan kembali kepada kepala desa di Purwakarta untuk tidak menjadi pengurus partai politik (parpol).
Ketua Apdesi Jabar, Enjoy Riski mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 pasal 29 huruf G tentang desa dengan tegas menyiratkan bahwa jabatan kepala desa tidak diperbolehkan mengisi dan menjadi pengurus struktural partai politik. "Kepala desa tidak diperbolehkan untuk menjadi pengurus partai politik. Tapi tetap, kepala desa harus mengerti politik, jika kepala desa tidak menegrti politik itu adalah sebuah keniscayaan," kata Riski, Kamis (16/3), saat ditemui usai acara pelantikan pengurus Apdesi Purwakarta, di Diorama Nusantara, di jalan KK Singawinata, Purwakarta.
Ia menjelaskan, untuk mewadahi dan mengapresiasi para kades untuk berpolitik sudah barang tentu diwadahi melalui organisasi Apdesi. Di dalam organisasi tersebut, para kades bebas mengekspresikan hasrat untuk berpikir dan berkontribusi dalam dunia politiknya untuk membangun daerah dan mengabdi. "Kita arahkan politik apa yang harus dianut oleh desa, tidak lain dan tidak bukan yakni politik pemerintahan desa. Bukan partai politik. Selain bertentangan dengan ketentuan juga, para kepala desa akan di hujat oleh masyaraktnya sendiri jika menjadi pengurus partai politik," ungkapnya.
Para kepala desa, sambung dia, diminta harus bersikap bijak. Karena pada proses pemilihannya, kepala desa tidak diusung oleh partai politik melainkan dipilih langsung oleh masyarakat yang ada di masing-masing desa. Begitupun dengan organisasi Apdesi. Kades yang tercatat sebagai pengurus partai politik dan masuk dalam struktural Apdesi, pihaknya tak segan-segan untuk membekukan kepengurusan. Apalagi, jika mengemban jabatan strategis dalam internal Apdesi. "Bukan tidak boleh lagi, tapi itu jelas dilarang oleh undang-undang bahwa kepala desa tidak boleh menjadi pengurus partai politik," pungkasnya. (awk)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template