E-KTP Belum Bisa Diterbitkan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » E-KTP Belum Bisa Diterbitkan

E-KTP Belum Bisa Diterbitkan

Written By ayah satria on Rabu, 01 Maret 2017 | 17.57.00

PURWAKARTA,RAKA - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Purwakarta, Sulaiman Wilman, memastikan dalam waktu dekat belum dapat menerbitkan KTP elektronik (E-KTP).
Menurutnya, hingga awal Maret 2017 pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri belum dapat melakukan pencetakan blanko E-KTP. Penyebabnya, lelang pengadaan blanko e-KTP gagal untuk yang kedua kalinya. Bila demikian, sudah dipastikan pemerintah pusat belum dapat mendistribusikan blanko E-KTP ke daerah termasuk ke Purwakarta. "Blanko KTP elektronik memang sampai saat ini pusat belum memberi kepastian, gagal lelang yang kedua. Detailnya seperti apa kita masih menunggu," tutur Kadisdukcapil, Sulaiman Wilman di kantornya, Selasa (28/2).
Soal blanko E-KTP, dia mengaku mendapat banyak pertanyaan dari warga, termasuk anggota DPRD Purwakarta. Anggota Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani sempat menanyakan blanko E-KTP kepadanya kapan bisa dicetak. "Informasi terakhir gagal lelang lagi. Tadi kami pun bertemu Komisi I juga menanyakan KTP elektronik," tuturnya.
Disdukcapil Purwakarta sudah berusaha maksimal menjemput warga wajib KTP, termasuk wajib KTP pemula. Mereka adalah warga yang juga pelajar usia 17 tahun yang masih bersekolah. Petugas disduk langsung mendatangi sekolah-sekolah untuk melayani pembuatan KTP elektronik. "Sudah ada penambahan sudah kita rekam di sekolah, tapi tinggal dicetak," tutur Sulaiman.
Data yang masuk hingga awal Maret 2017 ada sebanyak 17 ribu wajib KTP pemula yang sudah direkam. Seluruhnya adalah pelajar yang bersekolah di bawah dinas pendidikan dan sekolah di bawah Kementerian Agama Purwakarta. "17 ribu eksisting, adanya di sekolah, kita pro aktif," ujar Sulaiman.
Secara khusus Disdukcapil Purwakarta belum dapat memastikan kapan blanko E-KTP diterima daerah. Padahal menurutnya, daerah sanggup saja bila harus mencetak blanko sendiri, tapi undang-undang melarang pendetakan oleh daerah. "Khusus blanko tidak bisa. Padahal pak bupati sanggup tapi nanti melanggar undang-undang kependudukan, karena disebutkan kepengurusan blanko, jaringan dan program menjadi kewnangan pusat, kalau melanggar itu bisa pidana," bebernya.
Sebagai organisasi perangkat daerah, Disdukcapil Purwakarta sudah melakukan usaha maksimal melayani administrasi kependudukan. Tidak salah bila Disdukcapil Purwakarta meraih predikat ISO 9001 standar mutu pelayanan dan ISO 27001 standar keamanan data. (gan)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template