DPRD Bakal Panggil 16 Perwakilan UPK - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » DPRD Bakal Panggil 16 Perwakilan UPK

DPRD Bakal Panggil 16 Perwakilan UPK

Written By Mang Raka on Kamis, 23 Maret 2017 | 11.00.00

PURWAKARTA, RAKA - Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta akan memanggil 16 perwakilan pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM yang ada di Purwakarta. Pemanggilan ini, dilatarbelakangi dengan adanya laporan terkait pengalihan status beberapa UPK di Purwakarta menjadi perkumpulan badan hukum (PBH). Pasalnya, peralihan UPK menjadi PBH tidak berdasar pada peraturan.
Keberadaan UPK menjadi badan hukum perorangan tidak diatur dalam ketentuan. Sehingga peralihan yang dilakukan beberapa UPK dalam rapat koordinasi nasional pengurus UPK yang melegalkan pengalihan status menjadi badan hukum baik perseroan terbatas (PT) atau Koperasi tidak memiliki regulasi. Dalam UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara eksplisit tidak menyebutkan dana bergulir UPK dapat diubah menjadi badan hukum.
Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Fitri Maryani mengatakan, pemanggilan pengurus UPK untuk mengklarifikasi laporan. “Minggu depan kita panggil, menanggapi aduan kita minta klarifikasi,” tuturnya, Rabu (22/3).
Sementara sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta, Muhamad Rifa’i, memastikan, pengalihan status UPK menjadi badan hukum tidak berlandaskan hukum. Menurut Rifa’i secara tegas tidak ada aturan yang melegalkan perubahan aset UPK menjadi milik badan hukum. Baik Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi maupun dari Kemendagri yang mengatur tentang status UPK pasca PNPM dihentikan tahun 2014 belum mengeluarkan peraturan. Hanya saja menurutnya hingga saat ini pemerintah tidak melarang dan tidak meng-iyakan status UPK dirubah menjadi badan hukum. Soal alasan pengurus UPK kesulitan melakukan kerja sama dengan perbankan dalam mengelola aset dan itu memang terjadi. Selama ini UPK mengeluhkan sulitnya kerjasama dengan perbankan. “Jadi, melihat motifnya PBH ini dibentuk untuk kepentingan kerjasama UPK dengan pihak bank. Meski memang tidak ada payung hukumnya UPK menjadi badan hukum,” kata Rifai. (awk)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template