Dewan Gerindra: Mutasi Berlatar Balas Dendam - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dewan Gerindra: Mutasi Berlatar Balas Dendam

Dewan Gerindra: Mutasi Berlatar Balas Dendam

Written By ayah satria on Kamis, 02 Maret 2017 | 16.21.00

CILAMAYA, RAKA - Mutasi, rotasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Karawang yang berlangsung Senin (27/2), mendapat sorotan tajam anggota DPRD Karawang. Aroma politik pilkada 2014 pun disebut-sebut ikut memengaruhi distribusi pejabat pada 'musim' mutasi kali ini.
Sedikitnya, ada empat PNS struktural di lingkungan Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) diparkir menjadi pejabat fungsional. Keempatnya merupakan kepala UPTD di beberapa kecamatan, yang diduga menjadi pendukung lawan politik Cellica Nurrachadiana-Jimmy Ahmad Zamakhsyari pada Pilkada lalu.
Di sisi lain, sejumlah PNS yang juga disebut-sebut setia saat pilkada, mendapat tempat di kelurahan dan jabatan sekelas kepala bidang meski minim prestasi.
Anggota Komisi A DPRD Karawang Asep Saepudin Zukhri mengatakan, sebelumnya dia mewanti-wanti Pemerintah Kabupaten Karawang, agar mutasi berjalan profesional. Karena yang merusak kewibawaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan bupati adalah wani piro dan dendam politik.
Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, meski Cellica mengklaim bersih dan tidak ada wani piro, namun gelagat politis masih nampak dalam pelaksanaan mutasi kemarin. Diakui Asep, hal ini memang menjadi konsekwensi dari pilkada langsung.
Ada yang diuntungkan dan banyak yang dirugikan. Bahkan terkadang kepala daerah tidak mengedepankan profesionalitasnya dalam menempatkan bawahan. Yang ada adalah politik balas jasa. "Iya, politik jadi tameng dalam pelaksanaan kemarin. Artinya masih kurang profesional. Walau berprestasi sekalipun, tetap saja dihitung untung ruginya," ungkapnya kepada Radar Karawang, Rabu (1/3).
Kabid Pengembangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jajang Jaenudin mengakui, ada 4 PNS yang dialihkan ke jabatan fungsional dari struktural. Namun catatnya, hal itu bukan berarti di-non job-kan. "Tapi pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional," ujarnya.
Ia melanjutkan, dalam PP Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 10 menyatakan, perpindahan PNS antarjabatan fungsional atau antarjabatan fungsional dengan jabatan struktural, dimungkinkan bisa dilakukan sepanjang memenuhi syarat yang ditetapkan, untuk masing-masing jabatan tersebut. Karenanya, pengangangkatan dalam jabatan, baik struktural maupun jabatan fungsional merupakan kewenangan pejabat pembina kepegawaian masing-masing provinsi/kabupaten/kota. Kecuali sebut Jajang, pengangkatan atau kenaikan jabatan jenjang utama (IV/d IV/e). "Gak betul (yang dipindahkan menjadi pejabat fungsional dari struktural akibat mewalan bupati atau wakil bupati)," ujarnya.
Pengalihan pengangkatan jabatan struktural ke fungsional yang perlu mendapat persetujuan instansi lain, seperti Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sambung Jajang, hanya jabatan pimpinan tinggi pratama saja. Sehingga izin itu tidak disyaratkan. "Izin ke siapa? Kalau yang pratama memang peralihan itu harus ke KASN dulu," ungkapnya. (rud/zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template