Blanko e-KTP Kosong - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Blanko e-KTP Kosong

Blanko e-KTP Kosong

Written By Mang Raka on Jumat, 17 Maret 2017 | 12.00.00

-73 Ribu Orang Tanpa Identitas

KARAWANG, RAKA - Mencuatnya kasus korupsi mega proyek e-KTP yang terjadi di jajaran petinggi pemerintah pusat, juga berpengaruh bagi masyarakat di Kabupaten Karawang.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Karawang Yudi Yudiawan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang saat ini membutuhkan 73 ribu keping KTP elektronik (e-KTP). Sayangnya, pengadaan e-KTP itu hingga kini belum jelas realisasinya. “Pemenang lelang keping KTP elektronik di pusat sudah ada, tapi kami juga tidak tahu kapan didistribusikan ke daerah,” kata Yudi, Kamis (16/3).
Menurut Yudi, waga Karawang yang memerlukan KTP elektronik masih menggunakan format surat keterangan pengganti e-KTP sesuai dengan surat edaran dari Kemendagri.
Adanya keterlambatan distribusi keping e-KTP ini karena adanya gagal lelang, tapi sekarang pemenang lelang sudah ada dan tinggal menunggu distribusi saja. “Mudah-mudahan bulan April bisa didistribusikan, tapi untuk sementara kita masih mengeluarkan surat pengganti KTP elektronik,” terangnya.
Diakuinya, penerbitan surat pengganti e-KTP sempat membuat masyarakat Karawang kecewa. Namun setelah pihaknya menjelaskan situasi keadaan blanko habis, warga dapat menerima.
Berkaitan surat edaran Kemendagri tersebut, pihaknya akan mengirimkan surat edaran dari bupati, berkaitan adanya Surat Keterangan Pengganti e-KTP kepada beberapa instansi seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi Pemilihan Umum (KPU), perbankan, kantor Imigrasi, kepolisian, asuransi, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta Departeman Agama.
"Sementara bagi warga yang baru mendapatkan surat pengganti KTP elektronik, wajib kembali menukarnya kembali dengan blanko asli dengan batas waktu selama enam bulan," ungkapnya.
Yudi mengakui, jika proses hukum terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang terjadi di pemerintah pusat, tidak mempengaruhi pelayanan pada masyarakat. Akan tetapi karena adanya kasus itu, pejabat di kementerian lebih berhati-hati dalam melakukan lelang, sehingga distribusi sedikit terlambat. “Tidak berpengaruh signifikan kasus korupsi KTP elektronik pada daerah, tapi terjadi keterlambatan saja untuk keping KTP elektronik,” katanya.
Yudi berharap kedepan pemerintah pusat lebih baik memberikan lelang untuk keping KTP elektronik itu ke daerah saja, agar tidak ada lagi keterlambatan distribusi KTP elektronik.
“Kita inginnya lelang dilakukan di daerah saja, tapi pusat tetap tidak memberikan itu karena untuk keseragaman jenis keping KTP-el,” pungkasnya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template