Upah Sektoral Ditolak Gubernur - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » , » Upah Sektoral Ditolak Gubernur

Upah Sektoral Ditolak Gubernur

Written By Mang Raka on Rabu, 08 Februari 2017 | 12.00.00

-Buruh Blokir Flyover Karawang Barat

KARAWANG, RAKA - Harapan buruh bisa menikmati peningkatan upah tahun ini kandas. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menolak rekomendasi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana terkait kenaikan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK).
Gubernur menolak rekomendasi tersebut lantaran belum menyertakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan meminta rekomendasi tersebut untuk direvisi kembali. "Rekomendasi bupati ditolak gubernur, karena tidak ada tanda tangan Apindo," kata Suroto kepada wartawan, Selasa (7/2) kemarin.
Ia melanjutkan, seluruh serikat pekerja yang ada di Karawang mendesak bupati agar kenaikan upah sektoral harus di atas angka 8,25 persen, sesuai dengan peraturan pemerintah. Namun permintaan tersebut ditolak oleh Apindo, sehingga tidak mau menandatangani rekomendasi tersebut.
Meski tidak ada tanda tangan dari Apindo, rekomendasi tersebut tetap diajukan kepada gubernur untuk mendapat persetujuan. "Kita sebagai pemerintah sudah berupaya agar rekomendasi itu disetujui, namun gubernur minta agar rekomendasi itu direvisi kembali melibatkan Apindo. Saat ini kita sedang upayakan untuk melakukan pertemuan dengan semua pihak agar ada kesepakatan," jelasnya.
Dikatakannya, kenaikan upah sektoral bervariatif berdasarkan sektor pekerjaan. Namun yang pasti angka kenaikan di atas dari ketentuan pemerintah. Sedangkan Apindo bertahan agar kenaikan itu sesuai dengan ketentuan pemerintah. "Belum ada titik temu antara unsur pekerja dengan unsur pengusaha, karena bertahan dengan sikap masing-masing. Makanya kita coba untuk musyawarahkan soal ini," katanya.
Akibatnya, ribuan buruh turun ke jalan. Mereka memblokir flyover dan mengajak buruh lain yang kebetulan melintasi massa aksi untuk ikut mogok kerja. Seorang buruh yang ikut aksi mogok, Ridho mengatakan, dia dan ribuan buruh lainnya hanya menuntut haknya sebagai pekerja. "UMK sudah disahkan oleh Pemkab Karawang. Tapi apa? Apindo menyalahartikan kesepakatan yang sudah ditetapkan," ungkapnya.
Ia melanjutkan, para buruh terpaksa turun ke jalan untuk melampiaskan kekecewaannya terhadap penolakan rekomendasi upah sektoral oleh gubernur. "Mohon maaf pengguna jalan, hari ini (kemarin) karena aktivitas kami mungkin mengganggu kalian," ujarnya.
Sementara dalam selebaran yang ditebar Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Karawang di sekitar flyover Karawang Barat, menyebutkan politik upah murah harus dilawan. Salah satu contohnya adalah upah minimum sektoral kabupaten yang direkemondasikan pemkab dan Dewan Pengupahan Kabupaten Karawang, dikembalikan oleh Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat, dengan alasan hukum yang tidak mengikat. Padahal cuma selembar surat keberatan dari Apindo Karawang.
Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Elektrik Elektronik Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPEE FSPMI) Kabupaten Karawang Dony Subiyantoro mengatakan, buruh meminta agar semua upah sektoral Karawang naik sebesar 23 persen atau kisaran Rp 650 ribu, sesuai survei kebutuhan hidup layak. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan kenaikan upah berdasarkan PP no 78 tahun 2015 sebesar 8,25 persen atau kisaran Rp 280 ribu. "Kami meminta agar pemerintah mau menampung aspirasi kaum buruh," ungkapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua Apindo Karawang Syamsu Sobar belum berhasil dihubungi. Ditelepon maupun pesan singkat yang dikirim tidak dibalas. (ops/psn)


Usulan Upah Sektoral Karawang

UMSK 1
Rp 3.616.017
UMSK 2
Rp 3.949.887
UMSK 3
Rp 4.151.145
UMSK 4
Rp 4.207.536
Berbagi Artikel :

3 komentar:

  1. Harusnya jgn pake demo segala..itu mengganggu hak org lain pake ngblokir akses jalan...

    BalasHapus
  2. Gaya hidup yg terlalu tinggi dan kurang bersyukur

    BalasHapus

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template