Sepekan Denda Tilang Rp 100 Juta - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sepekan Denda Tilang Rp 100 Juta

Sepekan Denda Tilang Rp 100 Juta

Written By Mang Raka on Kamis, 02 Februari 2017 | 14.30.00

KARAWANG, RAKA - Jumlah denda tilang yang diterima negara dari pengendara di Kabupaten Karawang cukup besar, yaitu Rp 70 juta hingga Rp 100 juta per pekan.
Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri (Kasi Pidum Kejari) Karawang mengklaim telah menyetorkan ratusan juta uang denda tilang ke kas negara. Sebab, jumlah pengendara yang ditilang setiap bulan bisa mencapai 2.800 pelanggar. "Uang tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang disetorkan jaksa ke kas negara, setelah pengendara terlebih dahulu membayar denda tilang berdasarkaan vonis hakim," kata Priyo kepada wartawan, Rabu (1/2) kemarin.
Sidang tilang itu sendiri, lanjut Priyo, digelar setiap Jumat di Pengadilan Negeri (PN) Karawang. Jumlah pelanggar yang disidang umumnya  sekitar 500-700 setiap minggunya, atau penerimaan dari tilang itu sendiri sekitar Rp 70 juta hingga Rp 100 juta per pekan. "Angka penerimaan itu terkadang pernah di atas Rp 100 juta, meskipun terjadi pada momen-momen tertentu saja. Misalnya pada pelaksanaan operasi yang mengedepankan penindakan," terangnya.
Menurut Priyo, pengendara yang dikenai tilang umumnya karena tidak dapat memperlihatkan kelengkapan surat-surat kendaraan yang sah, serta  melanggar rambu-rambu lalu lintas. Sanksi tilang itu sendiri diberikan kepada pengendara agar mereka menyadari kesalahannya, dan tidak mengulanginya kembali. "Sehingga pengendara nantinya akan lebih tertib, dan mengikuti aturan berlalulintas," ucapnya
Meski begitu, masih banyak masyarakat yang enggan mengikuti sidang tilang yang digelar di pengadilan. Akibatnya hakim yang menyidangkan tilang ini terpaksa harus melakukan sidang verstek, atau sidang tanpa kehadiran pengendaranya. Putusan denda tilang ini dicantumkan besaran denda yang harus dibayar oleh pelanggar lalulintas. "Denda yang tercantum dalam putusan itu harus dibayar, dan disetorkan ke kas negara," katanya.
Priyo mengaku masih ada masyarakat yang belum memahami aturan tersebut, karena ada juga warga yang meminta keringanan membayar denda. Padahal jika sudah menjadi putusan hakim itu dituangkan dalam lembaran negara, sehingga harus dibayar sesuai putusan. "Kalau minta keringanan nantinya kita yang harus nombok, karena kita harus setor sesuai putusan sidang," katanya.
Menurut Priyo akibat ketidaktahuan itu seringkali terjadi salah paham, dan menilai kejaksaan tidak fleksibel untuk membantu masyarakat. Malah terkadang ada saja oknum masyarakat yang bersikeras, hingga sampai mengancam petugas jika tidak diberikan keringanan. Anehnya setelah ditelusuri ternyata orang tersebut mengaku membantu kawannya yang kena tilang. "Makanya kita membuat kebijakan warga yang kena tilang harus mengurus sendiri dendanya. Kalaupun berhalangan dia harus membuat surat kuasa kepada pihak lain, yang akan menyelesaikan denda tilang." ungkapnya(ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template