PGRI Dukung Jihad Guru Honor - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PGRI Dukung Jihad Guru Honor

PGRI Dukung Jihad Guru Honor

Written By ayah satria on Selasa, 28 Februari 2017 | 13.46.00

CILAMAYA WETAN, RAKA- Aksi Honorer Kategori 2 terus didorong Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Karawang. Selain ikut serta dengan massa aksi, PGRI juga ikut menyuarakan mandeknya pemerintah pusat mengangkat honorer menjadi CPNS selama bertahun-tahun.
Ketua DPD PGRI Karawang, Nandang Mulyana mengatakan, pihaknya ikut serta mendorong upaya jihad honorer K2 dalam menyuarakan statusnya selama ini yang masih kurang diprioritaskan pemerintah pusat. Sementara, pengadaan guru PNS sangat mendesak dan harus direalisasikan sesegera mungkin, termasuk di Karawang. Namun, selama ini diakui Nandang yang juga Kabid SMP Disdikpora Karawang ini, Pemerintah pusat cenderung plin-plan menyikapi honorer K2 yang selama ini bertahan menyuarakan nasibnya.
"Menurut saya, pemerintah pusat plin plan menyikapi honorer selama ini, tidak jelas. Padahal kebutuhan guru PNS sudah sangat-sangat Mendesak," ungkapnya.
Nandang menambahkan, beban daerah setiap tahun untuk K2 di Karawang sebenarnya Rp 42 Miliar. Meskipun diganjar Rp 400 ribu perbulan, honorer masih terus bertahan. Wajar saja, jika penolakan PP yang menggiring ke P3K maupun penolakan revisi oleh Komite ASN ditentang para honorer. Namun, sebutnya, kesimpulan aksi kemarin di Jakarta, walaupun kcewa karena belum bisa bertemu MenPAn dan RB.
Namun setidaknya ada titik terang untuk dilanjutkan pembahasannnya, bahkan penerbitan PP dan penolakan komite ASN atas revisi UU ASN disebut merupakan isu saja. Kalau demikian, maka sudah seharusnya pemerintah segera angkat para honorer menjadi PNS segera, tanpa batasan usia. "PP dan Penolakan KASN atas revisi uu ASN konon isu saja, kalau begitu ayo segeralah angkat mereka," harapnya.
Senada dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Karawang, Dadan Sugardan, menurutnya, jumlah guru di Karawang sekitar 20 ribuan, 70 persen diantaranya merupakan honorer. Soal kesejahteraan, naik Rp 100 ribu saja diakui Dadan sangatlah sulit karena menyangkut beban daerah dan jumlahnya yang begitu besar dan tersebar di 850 SD. Karenanya, solusi utama kekurangan guru adalah menyerap honorer menjadi PNS biar kesjahteraannya terjamin, jika P3K , jelas honorer menolak, karena daerah bisa membengkak pembiayaan kesejahteraannya.
Angka Rp 400 ribu saja baru bisa direalisasikan tahun ini, angka ini memang masih kecil dibandingkan dengan Kabupaten Bekasi yang sampai Rp 1 Juta perbulan bagi honorernya. Persoalannya sambung Dadan, bukan soal besaran APBD Kecil dan besarnya suatu daerah,  tapi memang tergantung Komitmen bersama untuk sama-sama mensejahterakan guru. "Dikita guru jumlahnya 20 ribuan, tapi 70 persen diantaranya honorer K2 dan reguler," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template