Pencairan Dana Desa 2017 Terancam Molor - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pencairan Dana Desa 2017 Terancam Molor

Pencairan Dana Desa 2017 Terancam Molor

Written By ayah satria on Selasa, 07 Februari 2017 | 14.00.00

KARAWANG, RAKA - Desa saat ini menjadi titik sentral pembangunan di Indonesia. Dengan banyaknya alokasi anggaran yang masuk ke desa baik dari APBN, APBD I maupun APBD II, membuat desa harus siap dan cepat dalam melakukan pembangunan.
Namun di Kabupaten Karawang, dana desa yang bersumber dari APBN pencairannya terancam molor karena sampai saat ini Pemkab Karawang belum memiliki payung hukum untuk.
Hal tersebut diakui Sekretaris DPMPD Karawang Wawan Hernawan mengatakan, draf peraturan bupati yang menjadi dasar hukum secara teknis untuk mencairkan dana desa memang belum disahkan sampai saat ini.
Tetapi pihaknya mengaku sudah menyerahkan draf tersebut ke Bagian Hukum Pemkab Karawang. "Perbupnya, masih diproses dibagian hukum (Pemkab Karawang), jadi kami juga masih menunggu," ujar Wawan.
Dia menyampaikan, setelah draf ada di Bagian Hukum Pemkab Karawang, maka selanjutnya dikonsultasikan ke provinsi, dan dari provinsi balik lagi ke Pemkab Karawang, dan disahkan setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur. "Paling satu minggu sampai 10 harian. Infonya sudah sampai kegubernur," ucapnya.
Dia menyampaikan, untuk Dana Desa di tahun 2017, dialokasikan sebesar Rp 255 Miliar. Dan akan dicairkan dua tahap. Untuk tahap pertama dicairkan sebesar 60 persen dan untuk tahap kedua dicairkan sebesar 40 persen. "Dalam penyusunan draf perbup, kami juga bersama-sama dengan TA (pendamping desa), jadi aturannya para pendamping desa sudah tahu," ujarnya.
Sementara pegawai Bagian Hukum Pemda Karawang, Purwanto, menyampaikan, draf perbup memang sudah dilayangkan ke provinsi. Bahkan besok pihaknya ada agenda ke provinsi, termasuk untuk memfollow up perbup dana desa. "Tapi saya tidak bisa pastikan kapan perbup itu tuntas. Karena bukan saya yang memiliki kebijakan," ujarnya.
Meski demikian dia memperkirakan, draf tersebut kemungkinan baru akan selesai pada bulan depan. Oleh karenanya proses pencairan dana desa tidak bisa dilakukan segera, karena memang payung hukumnya belum beres. "Di sana (DPMPD) pasti sangat ditunggu-tunggu yah, kami belum bisa pastikan," pungkasnya.
Secara terpisah, mantan anggota DPRD Karawang H Deden Darmansah, mengingatkan kinerja Pemkab Karawang. Menurutnya, tahun anggaran terhitung sejak awal Januari sampai dengan akhir Desember. Oleh karenanya, penyusunan RKA hingga DPA seharusnya berlangsung dari tahun sebelumnya.
"Jadi idealnya penyusunan RKA hingga DPA itu berlangsung dari tahun sebelumnya, sehingga 1 Januari itu sudah running. Sepengalaman saya di Pemkab Karawang sudah terbiasa pelaksanaan anggaran dimulai paling cepat pada triwulan 2, yaitu sekitar April. Padahal ini kebiasaan yang salah," tegasnya.
Menurutnya, di Pemkab Karawang harus ada pejabat yang mendobrak kebiasaan buruk dalam hal pelaksanaan anggaran, terutama kebiasaan penggunaan anggaran belanja modal dimulai pada triwulan 2 serta kebiasaan SiLPA yang besar di akhir tahun anggaran.
Karena, tambah Deden, SiLPA yang besar menjadi indikasi buruknya perencanaan, sementara pelaksanaan anggaran yang terlambat karena buruknya pemahaman dan ketaatan atas Peraturan Perundang undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Bangar DPRD dan Bupati atau TAPD, harus berkomitmen kuat dan konsisten atas Peraturan Perundang undangan tersebut," tegasnya lagi. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template