Pemda Harus Pro Aktif Soal Bandara - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pemda Harus Pro Aktif Soal Bandara

Pemda Harus Pro Aktif Soal Bandara

Written By Mang Raka on Selasa, 21 Februari 2017 | 15.00.00

KARAWANG, RAKA - Kabar dicoretnya Bandara Karawang dari Proyek Strategis Nasional (PSN), selain ditanggapi oleh Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Karawang, Eka Sanatha, juga ditanggapi serius mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H Deden Darmansah.

Menurut Deden, saat ada kabar bandara dicoret, seharusnya pemerintah daerah termasuk DPRD Karawang pro aktif melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat. Bahkan seharusnya Pimpinan DPRD meminta jadwal untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi. "Jangan diam,  pemda harusnya pro aktif, baik Bupatinya maupun DPRD nya," pinta H Deden, kepada Radar Karawang, Senin (20/2).
Dia menyampaikan, salah satu langkah pro aktifnya adalah dengan konsep siapa berbuat apa. Pemerintah daerah harus menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut bandara internasional tersebut. Seperti dengan penyiapkan pembebasan lahan, atau hal lainnya yang memang mengarah pada kesiapan pemda. "Dengan seperti itu, sepengetahuan saya, jika pemda pro aktif jadi kebanggaan bagi pemerintah pusat. Karena pemda karawang siap menyambut proyek nasional," ujarnya.
Menurutnya, itu juga yang dilakukan oleh Pemda Majalengka saat mendorong bandara Kertajati sampai bisa terealisasi. Bahkan bila perlu lakukan paripurna khusus untuk mengeluarkan keputusan bahwa DPRD Karawang mendukung adanya bandara Internasional di Karawang. "Seharusnya Ketua DPRD meminta jadwal ke setneg untuk ketemu Pak Presiden. Apalagi dia kader PDI P. Aksesnya sudah pasti terbuka kok," katanya.
Adapun untuk teknisnya Ketua DPRD hanya tinggal panggil sekwan, dan diminta untuk melayangkan surat ke Presiden. Dengan demikian, akan ada pembahasan secara kelembagaan. Hal itu harus dilakukan, tambah Deden, karena saat dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi, sangat bersikeras untuk menghadirkan bandara di Karawang.
"Waktu saya jadi DPRD (Provinsi), ada kesepakatan antara DPRD dengan  Gubernur Aher. Setelah bandara Kertajadi beres. Maka bandara Karawang juga akan didorong sampai tuntas," ujarnya.
Sementara terkait pernyataan Deputi VI Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Wahyu Utomo, itu merupakan pernyataan yang offside. Karena memberikan pernyataan melebihi perpres. "Itu pernyataan yang offside. Karena saat ini sedang dilakukan perubahan tataruang nasional, yang draffnya sudah ada  disetneg (sekretariat negara) untuk di tndatangani Pak Presiden Jokowi," ucapnya.
Seharusnya pernyataan tersebut disampaikan saat semuanya sudah benar-benar jelas. Termasuk misalkan saat ada perubahan kaitan dengan tata ruang nasional yang menyebutkan untuk persoalan bandara internasional di Karawang. "Artinya dia bisa bicara itu, ketika perubahan RT/RW nasionalnya sudah muncul," pungkasnya. (zie)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template