Pejabat Baru Lambat - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pejabat Baru Lambat

Pejabat Baru Lambat

Written By ayah satria on Selasa, 28 Februari 2017 | 13.33.00

KARAWANG, RAKA - Rotasi, mutasi dan promosi jabatan yang dilakukan dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang berdampak terhadap pelayanan publik. Itu terjadi, selain terpengaruh dinas dan instansi baru banyak juga penjabat yang masih kebingungan mengenai tugas dan fungsinya (tupoksi). Jangankan untuk menjalankan tupoksinya, nama Kepala Bidang - Kepala Bidang yang ada juga masih belum hafal.
Saat ini DPRD Kabupaten Karawang melalui Panitia Khususnya (Pansus) sedang menggodog beberapa raperda. Diantaranya yang banyak disoroti oleh masyarakat adalah kaitan dengan raperda  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perda tersebut menjadi perda yang sexy karena Karawang selama ini dekenal dengan daerah lumbung padi nasional. Bahkan termasuk daerah pusat lumbung pangan nasional di Jawa Barat.
Saat Radar Karawang mencoba mengkonfirmasi Dinas Pangan Kabupaten Karawang, untuk mendapatkan data soal berapa kebutuhan beras pertahun bagi warga karawang. Sudah terpenuhi atau belum dengan produksi yang selama ini dihasilkan. Kepala Dinas Pangan, Kadarisman tidak ada ditempat. Tetapi ada Sekretaris Dinas, C Irawan, yang bisa mintai keterangan, namun sangat disayangkan, dia tidak bisa memberikan banyak data terkait sinkronisasi OPD dengan raperda yang sedang digodok di DPRD tersebut. "Pak Kadis (Kadarisman) lagi ke Yogya, bareng sama Kadis Pertanian (Hanafi). Kayaknya ada kaitannya dengan Perda LP2B," ujar Irwan, kepada RAKA, Senin (27/2).
Disinggung mengenai kebutuhan pangan warga karawang, dia belum bisa memberikan keterangan lebih jauh. Karena disamping dia baru menduduki jabatan sekretaris Dinas Pangan, hal itu juga kaitannya dengan kebijakan pimpinan. "Saya masih baru. Kalau soal kebijakan kepimpinan saja. Kalau sekretariskan ngurus administratif dan internal," ujarnya.
Begitu juga Kepala Bidang (Kabid) Ketersediaan pangan, saat ini diduduki oleh pejabat baru. Sehingga masih belum bisa dimintai keterangan secara detail terkait berapa tepatnya kebutuhan pangan warga karawang. Lebih jauhnya, ketahanan pangan yang disediakan oleh karawang cukup untuk berapa banyak warga Jawa Barat. Berbeda dengan BPBD dan Pol PP, meski pimpinan dan beberapa posisi diisi oleh pejabat baru. Saat ini sudah mulai menjalankan program-programnya. BPBD sendiri masih terus melakukan penanganan bencana sedangkan Pol PP mulai menginventarisir titik-titik yang melanggar perda.
Menurut Direktur Karawang Monitoring Grup, Imron Rosyadi, tidak sepatutnya para pejabat baru gagap dengan jabatan barunya. Karena bagi PNS ditempatkan dimanapun asalnya sesuai denga normatif, secara keilmuan harusnya sudah mumpuni. "Jadi memang, baru duduk, itu bukan alasan. Seharusnya pas ditempatkan dijabatan itu. PNS sudah langsung bisa menjalankan tugasnya," ujarnya.
Secara normatif, tidak mungkin seorang PNS duduk dijabatan baru sebelum diemdapatkan pemahaman soal jabatannya. Karena memang pendidikan dulu baru duduk. Bukan duduk dulu baru kemudian pendidikan. Meski demikian dia mengaku cukup mentolelir jika ada yang melakukan penyesuaian, tapi kalau pindahnya jabatan malah menghambat pekerjaan atau pelayanan publik, itu yang bahaya. "Seharusnya Sekda selaku pembina PNS menindaklanjuti secara serius kondisi seperti ini. Jangan sampai ada PNS yang gagap dengan jabatannya sendiri," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template