Pegawai Desa Minim Pemahaman Kelembagaan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Pegawai Desa Minim Pemahaman Kelembagaan

Pegawai Desa Minim Pemahaman Kelembagaan

Written By Mang Raka on Jumat, 17 Februari 2017 | 13.00.00

TEMPURAN, RAKA - Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan mitra penting pemerintahan desa, namun peran dan keterlibatannya di desa, diakui inspektorat Karawang masih sangat minim. Entah karena faktor kurang masifnya ajakan pemerintah desa, atau juga karena kurangnya pemahaman kelembagaan desa kaitan tugas dan wewenangnya.

Anggota Irban II Inspektorat Karawang, H Lili mengatakan, selama pemeriksaan reguler untuk BPD, LPM dan Pengelolaan Raskin, diakuinya, Keterlibatan lembaga-lembaga ini masih minim di desa-desa. LPM misalnya, keikut sertaan dalam program pembangunan di desa sendiri, kadang-kadang tidak dibuatkan surat Perintah berupa SK Tim Pelaksana Pembangunan oleh Kades, ini membuktikan bahwa LPM memang  jarang dilibatkan.
Begitupun BPD, persoalan Pembuatan administrasinya, baik yang menyangkut hasil monitoring pembangunan, pembuatan Perdes-Perdes yang perlu dibuat juga jarang dilakukan, padahal Peraturan Desa (Perdes) yang dibuat desa bersama perangkat dan BPD ini dijadikan tolak ukur legalitas Hukum kegiatan, terlebih perdes dalam penyusunan APBDes, RKPDes dan RPJMDes. Karena, dengan ketiadaan Perdes, atau bahkan juga tanpa keterlibatan BPD, bisa berpengaruh pada kebijakan desa, karena kesannya program-program desa itu belum dilegalitas dan belum bisa dipertanggungjawabkan. "Kelembagaan ini jarang dilibatkan desa, atau juga pemahamannya yang kurang maksimal, adahal peran dan wewenangnya penting menentukan legalitas pertanggungjawaban," ungkap Lili.
Lebih jauh dia menambahkan, BPD dan LPM harus sama-sama memiliki bukti hasil rapat pariurna LKPJ setiap akhir tahun anggaran, jika tidak di administrasikan, mana bisa diparipurnakan. Karenanya, lembaga-lembaga mitra desa ini penting difahami tupoksinya. Mengapa tidak, masing-masing bidang mendalami tugas dan wewenangnya, bukan saja BPD dan LPM, tetapi juga Kepala Urusan (Kaur) Desa dan lainnya, agar segala administrasi desa ini bisa rapi. Sebab, kurang rapinya menyusun administrasi desa saat pemeriksaan reguler ini diakibatkan kurangnya pemahaman kelembagaan dan ajakan keterlibatan antar pemerintahan desa itu sendiri. "Dalami saja tugas pokok masing-masing bidang, semuanya kan di paripurnakan diakhir tahun, masa LKPJ nya tidak ada," ucapnya.
Ketua Irban II Inspektorat Karawang saat pemeriksaan di Desa Tempuran, Mukhlis Villy mengatakan, peran BPD dan LPM sebagai mitra jangan dianggap remeh. Masing-masing memiliki wewenang dan tugasnya yang bisa berpengaruh besar atas kemajuan di desa-desa. Mengenai SDM sebutnya, sepatutnya memang pemerintah desa saat ini sudah bisa disiplin dalam membukukan administrasi desa, baik soal keuangan, dokumen dan pembangunan. Sebab, bukan saja memiliki standar lulusan SMA sebagai syarat pegawai desa saat ini, tetapi juga didampingi dengan adanya peran pendamping desa, jika desa masih tidak disiplin administrasi, wajar semua pihak mempertanyakan. "BPD dan LPM adalah mitra Desa, keterlibatan mereka sangat andil besar atas kemajuan dan kemunduran desa," pungkasnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template