Motor Dinas Penilik Belum Merata - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Motor Dinas Penilik Belum Merata

Motor Dinas Penilik Belum Merata

Written By Mang Raka on Kamis, 23 Februari 2017 | 13.30.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Setelah keluhan pengawas UPTD pendidikan tentang belum meratanya kendaraan inventaris Pemkab, giliran penilik di lingkungan UPTD Pendidikan mengeluhkan hal serupa. Sebanyak 48 penilik se Karawang, ditahun 2013 menyisakan sekitar 11 lagi yang belum memiliki motor dinas untuk menopang garapan kerjanya dilingkungan PAUD, PKBM dan TKQ disemua desa tersebut.

Penilik UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahabang, Suta S.pd mengatakan, pengawas dan penilik sama-sama memiliki kendaraan operasional berupa sepeda motor ditahun 2013 sejak era H Ade Swara, selain belum semua pengawas mendapatinya, para penilik juga sama nasibnya. Karena, dari 48 Penilik se Karawang, ada sekitar 11 lagi yang belum mendapatkannya. Kalau dihitung-hitung, harga motor yang kurang dari Rp 10 jutaan perunit tersebut mudah saja jika direalisasikan, apalagi jumlah penilik yang belum memilikinya juga sedikit dibanding pengawas SD. Diharapkan, sepeda motor plat merah ini bisa direalisasikan lagi, khususnya kepada para penilik-penilik baru angkatan terbaru. "Seperti pengawas, Penilik juga belum semuanya dapat motor, utamanya yang baru-baru," ungkapnya.
Lebih jauh Suta menambahkan, kinerja penilik sama bebannya dengan Pengawas pada umumnya, hanya memang garapannya pada lembaga-lembaga PAUD, PKBM, Kursus dan TK di masing-masing Kecamatan. Semoga saja, jabatan fungsional penilik juga bisa lebih diperhatikan Pemkab dari sisi pemerataan kendaraan operasional. "Sama saja kinerja mah, hanya garapan di Paud, PKBM dan TK, dari 48 penilik skitar 11 lagi yang belum punya kendaraan dinas," Ujarnya.
Pengawas UPTD Pendidikan Kecamatan Telagasari Ade Sukardi S.pd mengatakan, Pengawas butuh kendaraan operasional motor, karena selama bertugas 5 tahun terakhir, dirinya sebagai Pengawas juga belum kebagian pemerataan kendaraan roda dua plat merah tersebut.  Bukan soal keinginan atau tidaknya diberi oprasional yang harganya kurang dari Rp 10 jutaan tersebut, tetapi rasa keadilannya saja dari Pemkab, disaat sebagian sudah dapat sejak 2013, sementara 70 orang pengawas lainnya justru belum mendapatkannya, bila perlu sebut Ade, sebelum kendaraan roda dua turun lagi, tarik saja dulu kendaraan operasional pengawas yang sudah ada demi memenuhi rasa keadilan saja ."Kenapa sulit bener merealisasikan motor, ke PGRI didahululkan, ke Pengawas diabaikan sisanya," keluhnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template