Komersil, Guru Tolak Tayangkan Film Sejarah - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Komersil, Guru Tolak Tayangkan Film Sejarah

Komersil, Guru Tolak Tayangkan Film Sejarah

Written By Mang Raka on Selasa, 07 Februari 2017 | 14.00.00

LEMAHABANG WADAS, RAKA - Mengantongi surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Karawang, bukan berarti bebas keluar masuk sekolah untuk menayangkan film sejarah di sekolah-sekolah dasar.
Pasalnya, teknis pemutaran film yang dikomandoi salah satu lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Disdikpora dengan nomor 420/2199/Sekretariat pada 10 Agustus 2016 itu dinilai lebih mengorientasikan bisnis lantaran mengharuskan siswa membayar Rp 5 ribu per orang.
Guru SDN Karyamukti 2, Nurdin SPd mengatakan, kegiatan penayangan film sejarah ini ada setiap tahun masuk ke sekolah-sekolah, termasuk tahun ini di Lemahabang melalui surat yang dijadwalkan mulai 4 Februari kemarin di sejumlah SD.
Terus terang, katanya, sejak dirinya menjabat kepala sekolah sampai periodesasi menjadi guru lagi saat ini, masih konsisten menolaknya. Meskipun surat rekomendasi Disdikpora juga diteruskan dengan surat dari
UPTD Pendidikan Nomor 422-1/08/TU kaitan penayangan film sejarah perjuangan bangsa.
Menurutnya, bukan soal filmnya yang ditolaknya, tapi cara yang dibuat lembaga itu yang merepotkan pihak sekolah karena biayanya harus ditanggung para siswa. "Bukan soal filmnya yang kita tolak, tapi ya merepotkannya ini dengan berbayar. Makannya dari dulu juga saya selalu tolak," tandasnya.
Kepala SDN Pulojaya 1 Hj Yetty Maryati mengatakan hal serupa. Dia menolak penayangan film sejarah di sekolahnya. Apalagi selama minggu ini, pihaknya akan memokuskan siswa ke persiapan Olimpiade Olahraga dan Seni Nasional (02SN) dan lomba kaulinan budak lembur.
Terpisah, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cilamaya Kulon H Udin Mahpudin mengatakan, sebelum sampai ke sekolah, surat itu diakuinya atas rekomendasi Dinas masuk ke UPTD. Namun pihaknya secara tegas menolaknya. Karena diakui Udin, penayangan film sejarah kesannya sengaja dibisniskan.
Menurutnya jika fleksibel, sebenarnya cukup berikan saja plashdisk untuk sekolah agar bisa menayangkannya sendiri tanpa harus membayar. Lewat uang BOS mana mungkin diporsikan, begitu juga uang siswa, sudah terlalu berlebihan. Karenanya, dirinya tidak memberikan rekomendasi penayangannya itu dilakukan jika dengan pungutan. "Kita tolak saja, sebelum ke kepsek sudah kita tidak berikan izin, ngapain," ucapnya.
Seperti diketahui, surat untuk pemutaran film tersebut sudah tersebar kepada sejumlah SD di Lemahabang. Meskipun tercantum tidak ada pemaksaan bagi sekolah siap atau tidak, film dengan durasi 75 menit tersebut mematok harga Rp 5 ribu, dimana Rp 4 ribu yang disetorkan ke panitia pemegang surat rekomendasi. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template