Karawang Kekurangan 5.861 Guru - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Karawang Kekurangan 5.861 Guru

Karawang Kekurangan 5.861 Guru

Written By Mang Raka on Kamis, 02 Februari 2017 | 13.00.00

KARAWANG, RAKA - Di tengah harapan ribuan honorer bisa diangkat jadi PNS, ternyata Pemerintah Kabupaten Karawang masih kekurangan 9.924 PNS.
Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asep Aang mengatakan, jumlah tersebut hasil dari analisa kebutuhan pegawai dan rekapitulasi bezeting tahun 2016. “Jika melihat jumlah saat ini PNS sebanyak 12.146 orang, dan kebutuhan PNS sebanyak 22.070 orang,” kata Asep kepada wartawan, Rabu (1/2) kemarin.
Menurut Asep, kekurangan PNS itu paling banyak untuk guru sebanyak 5.861 orang, disusul tenaga teknis dan administrasi sebanyak 3.887 serta  tenaga kesehatan sebanyak 176 orang.  Untuk bezeting guru saat ini sebanyak 7.697 orang dan kebutuhannya 13.559 orang, untuk bezeting tenaga kesehatan sebanyak 1.179 orang dan kebutuhannya 1.355 orang, dan untuk tenaga teknis/administrasi bezetingnya sebanyak 3.207 orang, dan kebutuhannya sebanyak 7.157 orang. "Untuk pengadaan PNS itu kewenangannya pada pemerintah pusat, jadi kami hanya menunggu keputusan pemerintah pusat. Tapi ajuan kepegawaian ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat,” katanya.
Untuk menutupi kekurangan pegawai, lanjut Asep, setiap dinas mensiasatinya dengan cara merekrut tenaga ahli yang anggaran untuk honornya diambil dari kegiatan. Sebab ada larangan untuk mengambil tenaga harian lepas (THL). “Bupati sudah memberi himbauan agar tidak mengangkat THL untuk seluruh dinas,” katanya.
Asep mencontohkan, seperti BKPSDM yang merekrut tenaga ahli untuk kegiatan input data, yang honornya diambil dari kegiatan. Akan tetapi pihaknya belum pernah menerima laporan dari dinas lain, terkait jumlah tenaga ahli yang bekerja di masing-masing dinas. “Banyak tenaga ahli yang direkrut oleh dinas, tapi kami tidak memiliki datanya karena tidak ada laporan dari dinas,” katanya.
Ia menambahkan, dalam ASN ada aturan tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Akan tetapi karena peraturan pemerintah (PP) belum turun, jadi ajuan P3K juga masih harus ke pemerintah pusat, dan persetujuannya juga masih di tangan presiden. “Sebenarnya kita masih mencari formulasi agar bisa mengangkat THL, yang anggarannya itu bisa diambil dari belanja pegawai. Namun perlu duduk bersama dengan DPRD. Sebab THL belum ada payung hukumnya, jadi masih tidak diperbolehkan,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD, Teddy Lutfiana menyatakan, jika saat ini Karawang kekurangan banyak sekali pegawai, dan pihaknya juga siap untuk duduk bersama eksekutif dalam hal ini BKPSDM, agar bisa mencari solusi untuk menambah pegawai tapi tidak melanggar aturan.
“Volume kerja di Karawang ini tinggi, tapi pegawainya masih kurang. Maka kami akan segera memanggil BKPSDM untuk mencari solusinya,” katanya.
Menurut Teddy, jika kekurangan pegawai ini dibiarkan, maka dikhawatirkan akan mengganggu kinerja birokrasi di lingkungan Pemkab Karawang. Sebab saat ini jumlah penduduk Karawang makin tinggi, dan PNS terus berkurang karena banyak yang pensiun dan juga meninggal. “Oleh sebab itu perlu dicarikan solusi bersama antara legislatif dan eksekutif,” pungkasnya.(ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template