Jual Seragam Sekolah Termasuk Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jual Seragam Sekolah Termasuk Pungli

Jual Seragam Sekolah Termasuk Pungli

Written By ayah satria on Senin, 06 Februari 2017 | 17.26.00

KARAWANG, RAKA - Praktek pungutan liar di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Karawang diduga masih marak. Padahal, kehadiran lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Wakil Ketua Komisi D DPRD Karawang, H Endang Sodikin menyampaikan, salah satu praktek pungli di sekolah-sekolah yang ada di Karawang, adanya jual beli seragam sekolah. Terlebih saat ini mulai marak wajib seragam khas Sunda.
"Yang gak ada payung hukumnya itu termasuk pungli. Kayak pembelian seragam adat. Sekarangkan sedang marak di Karawang," ujar Endang kepada Radar Karawang, Minggu (5/2).
Ia melanjutkan, dengan revisi Perda No 8 Tahun 2009, DPRD akan memasukan juga tentang baju daerah yang sudah banyak dipakai siswa PAUD, SD sebagai kearifan lokal yang harus dipelihara. "Sementara sampai sekarang belum ada payung hukumnya. Apakah dari edaran kepala Disdikpora, perbup (peraturan bupati) atau Perda. Pantauan kami sementara, ini sudah mendekati 30 persen banyak diperjualkan di tingkat UPTD PAUD. Bahkan anak-anak setiap hari Rabu sudah menggunakannya," ujarnya.
Direktur Social Policy And Political Studies, Muslim Hafidz menyampaikan, seharusnya sekolah mengikuti aturan main yang berlaku. "Alangkah baiknya sekolah mengikuti peraturan yang ada. Karena sekolah bukan sebagai ajang atau lahan, untuk mencari kepentingan materi dengan membebankan siswa," tegas Muslim.
Lebih lanjut dia menyampaikan, pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kegiatan pungutan liar bukanlah hal baru. "Jadi pungli merupakan praktek kejahatan," ujarnya.
Mantan anggota DPRD Jawa Barat, H Deden Darmansah, juga ikut menyoroti polemik yang sudah terjadi di tingkat satuan pendidikan di Karawang. Berdasarkan PP 17 Tahun 2010 Jo Permendiknas 04 tahun 2002 Jo Permendiknas 44 tahun 2012 jo Permendiknas 75 tahun 2016, seragam sekolah tidak boleh diperjualbelikan. "Kecuali pada saat PPDB tahun ajaran baru, itu juga harus ada payung hukumnya minimal perbup yang mengatur tentang PPDB," ujarnya.
Dikatakan, untuk seragam biasanya koperasi yang dikedepankan dan sepengetahuan dirinya, koperasi-koperasi yang ada itu sudah benar, tetapi ada pihak-pihak lain yang ikut nimbrung sehingga menjadi tidak benar. Dia mencontohkan, kalau total seragam sebenarnya dari koperasi sekolah Rp 400.000, tetapi oleh pihak sekolah dimintakan kepada orangtua siswa sebesar Rp 1 juta. Sedangkan koperasi tetap akan menerima sebesar Rp 400.000. "Sekarang zamannya sudah berubah. Revolusi mental harus sudah benar-benar dilaksanakan dengan sebaik- baiknya. Memang berat, tapi tetap secara evolusi harus dilaksanakan," ujarnya.
Lain dari itu dia menyampaikan warning dengan kondisi saat ini, menjelang Ujian Nasional. Apakah yang menggunakan komputer maupun yang menggunakan paper. Jangan sampai situasi ini dimanfaatkan oleh berbagai pihak, untuk melakukan pungutan dengan alasan dan dalih apapun.
Demikian juga pemkab/kota dan Pemprov jangan banci dalam membuat kebijakan, jika sangat terpaksa pungutan harus dilakukan maka disarankan untuk membuat legal opinion dengan instansi penegak hukum. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template