Janji Sekda Soal Mutasi Meleset - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Janji Sekda Soal Mutasi Meleset

Janji Sekda Soal Mutasi Meleset

Written By ayah satria on Sabtu, 11 Februari 2017 | 13.00.00

KARAWANG, RAKA - Janji Pemerintah Kabupaten Karawang akan melakukan mutasi ternyata meleset. Padahal, beberapa waktu lalu, Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Karawang, Teddy Rusfendi Sutisna, memberikan keterangan kepada awak media bahwa rotasi, mutasi dan promosi jabatan akan kembali dilakukan pada hari Jumat (10/2), dan akan terus dilakukan secara bertahap, tergantung kebijakan Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. Tetapi hingga Jumat sore, tidak ada informasi bahwa rotasi, mutasi dan promosi jabatan jadi dilakukan. Padahal para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemkab Karawang, sudah menunggu. "Cios teu mutasi? Waduh..Iraha atuh ciosna? (Jadi gak mutasi? Waduh..kapan jadinya?)" tanya seorang PNS kepada Radar Karawang, Jumat (10/2).
Bukan hanya itu, pada hari Kamis (9/2) lalu, ada beberapa PNS yang tugas di kecamatan mendatangi kantor Bupati Karawang, menanyakan jadi tidaknya rotasi, mutasi dan promosi jabatan dilakukan. Kondisi tersebut menunjukan betapa sudah tidak fokusnya para PNS yang bekerja di lingkungan Pemkab Karawang, untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Karena mereka juga terus bertanya-tanya akan dipindahkan atau tidak tugasnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang, Indriyani menyampaikan, berdasarkan informasi yang didapatnya dari Baperjakat, rotasi, mutasi dan promosi jabatan kembali gagal dilakukan karena administrasinya belum selesai. "Administrasinya belum selesai. Untuk eselon 2 harus ditandatangani KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara). Informasinya (kemarin) sekdin BKD di Jakarta (sedang mengurus)," ujar Indriyani.
Lebih lanjut dia menyampaikan, kewenangan rotasi, mutasi dan promosi jabatan ada pada kepala daerah. Kemudian yang menandatangani berkas juga kepala daerah. "Yang menandatangani kan kepala daerah. Kalu bisa diwakili oleh Wakil Ketua Komisi A, pasti ditandatangani," ujarnya.
Dia juga memperkirakan apa yang dilakukan kepala daerah soal rotasi, mutasi dan promosi jabatan, banyak yang harus dipertimbangkan untuk sampai pada keputusan menempatkan para pejabat. Karena, para pejabat tinggi inilah yang akan menjalankan program visi misi kepala dan wakil kepala daerah. Banyak perencanaan program besar di Kabupaten Karawang, jadi harus tepat dalam menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan dan pengalamannya. "Tentunya (pertimbangan itu) dengan kapabilitas dan rekomendasi dari Baperjakat. Karena tidak hanya visi misi, tetapi RPJMD dan RPJPP ini harus bisa direalisasikan dan selesai," ujarnya.
H Deden Darmansah, mantan anggota DPRD Karawang, kembali menyoroti persoalan tersebut. Bahkan dia menegaskan, itu merupakan salah satu contoh bagaimana otoritas kepegawaian, masih belum sepenuhnya menjadi kewenangan sekda, sesuai dengan undang-undang. "Tarik menarik masih terjadi karena kepentingan sesaat, tidak normatif," tegasnya.
Sesungguhnya, tambah Deden, tidak sulit kalau semua dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan sistem pembinaan karir yang baik dan benar. Subtansinya adalah Daftar Urut Kepangkatan (DUK), prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela. Keterlambatan tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Oleh karenanya, itu merupakan contoh yang tidak baik bagi daerah. Terlebih saat ini banyak para PNS yang tidak fokus dalam menjalankan tugasnya, karena belum tuntasnya rotasi, mutasi dan promosi jabatan. "Yang pasti terlambat satu bulan saja, belanja pegawai pada belanja tidak langsung berupa tunjangan daerah beberapa jabatan tambahan yang sudah dianggarkan, akan menjadi SiLPA pada APBD-P," tegasnya.
Sementara Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Asep Aang, mengakui pihaknya saat ini sedang mengurus rotasi, mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Karawang. Bahkan dia mengaku sudah bulak-balik ke Jakarta untuk menjalankan tugasnya itu. "Harus ada persetujuan KASN. Kalo nggak bisa dibatalkan, walaupun sudah dilantik. Sekarang sedang proses," ujarnya singkat. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template