Honorer K2 Kecewa, Ancam Demo Lagi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Honorer K2 Kecewa, Ancam Demo Lagi

Honorer K2 Kecewa, Ancam Demo Lagi

Written By Mang Raka on Sabtu, 25 Februari 2017 | 13.00.00

Aksi 232 yang dipelopori Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) tidak membuahkan keputusan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur tidak menemui perwakilan ribuan honorer K2, dengan alasan sedang di Yogyakarta.
"Kami merasa ada unsur kesengajaan dari MenPAN-RB. Kami demo bukan ujug-ujug datang ke Kantor KemenPAN-RB. Semua lewat jalur resmi, harusnya menteri mau menerima kami," kata Ketum FHK2I Titi Purwaningsih, Jumat (24/2).
Aksi 232 yang berakhir pukul 20.00 WIB itu membuat emosi honorer K2 membuncah. Mereka berencana akan menggelar aksi lebih besar lagi bila pemerintah tidak mau dialog honorer K2. "Apa maksudnya menteri akan menetapkan PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara di DPR tengah gencar-gencarnya melakukan revisi UU Aparatur Sipil Negara," ujarnya.
Titi memastikan, aksi yang lebih besar akan digelar dalam waktu dekat, bila tidak ada itikad baik pemerintah untuk mengajak honorer K2 dialog.
"Aksi 232 diikuti 10 ribuan honorer K2, kalau MenPAN-RB masih ngeyel, saya akan turunkan massa lebih besar lagi. Kok bisa seorang menteri tidak sejalan dengan DPR RI," ketusnya.
Sekretaris FHK2I Karawang, Novi Purnama S.Pd, dari semua tuntutan penolakan wacana penerbitan peraturan pemerintah yang hendak menggiring K2 menjadi PPPK, akan dibahas lagi langsung antara forum dalam hal ini tim 9 dengan MenPAN RB. "Jika MenPAN dan KASN juga DPR RI sepakat, maka ajuan revisi UU ASN ini akan segera ditandatangani presiden," ujarnya.
Honorer K2 di SDN Karyamukti 2 Kecamatan Lemahabang, Ojo Suparjo mengatakan, pihaknya tetap menolak PPPK, karena akan menimbulkan persoalan baru. Baik dalam hal seleksi, perpanjangan kontrak dan beban daerah, disamping juga tidak mendapatkan tunjangan pensiun lazimnya PNS. "PP itu harus dengan cara apapun ditolak dan tidak boleh terbit, sebab substansi dari PP itu sendiri juga membatasi usia CPNS bagi guru honorer K2, dengan maksimalnya 35 tahun," tuturnya.
Ia melanjutkan, seharusnya pemerintah memperhatikan masa kerja. Baginya yang berusia 50 tahunan bisa terpental begitu saja. "P3K digaji besarpun kita gak mau, tetap inginnya CPNS," pungkasnya.(esy/rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template