Hitungan Insentif PBB Mencurigakan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Hitungan Insentif PBB Mencurigakan

Hitungan Insentif PBB Mencurigakan

Written By ayah satria on Senin, 06 Februari 2017 | 17.27.00


KARAWANG, RAKA - Camat Karawang Barat, Hj Wiwiek Krisnawati, mempertanyakan pembagian insentif atau bonus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Kecamatan. Pasalnya insentif yang diterima sangat jauh dari hasil PBB yang diperoleh di Kecamatan-kecamatan.
"Sebenarnya bagaimana perhitungan insentif PBB. Karena PBB Kami itu mencapai Rp 2 Miliar lebih. Tapi insentifnya cuman Rp 1 juta," ujar Wiwiek, kepada Radar Karawang baru-baru ini.
Dia menyampaikan, tahun 2016, yang ranking pertama PBB nya adalah Kecamatan Telukjambe Barat, dengan nilainya sekitar Rp 600 juta. Insentif PBB nya hanya sebesar Rp 300 ribu. Hal itu jelas sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang didorong susah payah oleh tim, baik di Kecamatan maupun oleh pemerintahan desa. "Kalau secara urutan Karawang Barat urutan ke enam. Makanya memang harus tahu secara detail bagaimana perhitungannya (insentif PBB)," ujarnya.
Menurutnya, upaya pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan PBB membutuhkan kerja keras. Pasalnya pihaknya memberikan tantangan kepada desa-desa / kelurahan-kelurahan. Desa mana yang bisa lunas PBB dan paling cepat akan diberikan hadiah berupa barang-barang elektronik. "Apakah mau lemari es, kipas angin dan lain sebagainya. Ini juga saya lakukan waktu jadi Camat di Tirtamulya," ujarnya.
Insentif yang didapatkan ternyata, tambah Wiwiek, sangat jauh dari apa yang diupayakan. Karena jangankan bisa lebih, malah kurang dari hadiah yang diberikan oleh para camat ke desa-desa dan kelurahan. "Infonya ada hitungan khusus, sesuai aturan yang berlaku. Coba tanyakan ke DPPKAD (sekaarang BPKAD dan Bapenda)," ujarnya.
Sementara, Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Asep Maulana Miharja, saat dikonfirmasi terkait perhitungan insentif PBB. Dia mengaku tidak memiliki kewenangan, karena insentif PBB yang sudah dikeluarkan adalah hutungan tahun 2016. Sementara di tahun 2016 BPKAD masih Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), sedangkan di 2017 ada perubahan nomenklatur dan menjadi dua Badan yaitu BPKAD dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah). "Tahun lalu saya belum di sini (Masih di Kantor Perpustakaan Daerah). Silahkan ke Pak Hambali (Sekretaris DPPKAD sekarang Sekretaris Bapenda)," ucapnya.
Sementara sampai berita ini di terbitkan, Hambali masih belum dapat dimintai keterangan. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template