Hapus Dana Aspirasi Dewan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Hapus Dana Aspirasi Dewan

Hapus Dana Aspirasi Dewan

Written By ayah satria on Selasa, 28 Februari 2017 | 13.32.00

Dianggap Sarat KKN

KARAWANG, RAKA - Desakan agar dana aspirasi dewan dihapus mulai digelindingkan. Selain tidak adanya payung hukum dana itu juga terindikasi sudah keluar dari fungsi seharusnya sebagai fungsi legislasi, budgething dan kontroling.
Hal itu terungkapkan dalam aksi membakar ban bekas dan membentangkan spanduk penolakan aspirasi dewan, Senin (27/2). Puluhan massa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Karawang menggelar aksi didepan gerbang DPRD Karawang. Aksi yang dilakukan oleh PMII itu ternyata tidak direspon oleh anggota DPRD Karawang, karena berdasarkan informasi yang dihimpun, seluruh anggota dewan termasuk sekretaris dewan sedang melakukan kunjungan kerja keluar daerah.
Kecewa tidak ada satupun dewan yang menemui massa aksi, mahasiswa akhirnya melakukan pembakaran ban, bahkan sempat bersitegang dengan pegawai kesekretariatan dewan, mereka juga melakukan sweping di kantor Wakil Rakyat tersebut. "Kami sangat kecewa, karena tidak ada satupun dewan yang ada di kantor," ujar Ketua Umum PMII Cabang Karawang, Ricky Sopiyan.
Padahal pihaknya melakukan aksi terlebih dahulu melayangkan surat, termasuk kepihak kepolisian. Hal ini dilakukan agar saat aksi dilakukan ada wakil rakyat yang bisa menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. "Kami datang hanya diberi informasi yang tidak pasti, katanya dewan sedang kunjungan kerja keluar kota, padahal kami melayangkan surat pemberitahuan terlebih dahulu," ujarnya.
Dia menilai, tidak adanya satupun anggota dewan yang menerima unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa, itu merupakan penghinaan besar bagi PMII. "Kami rasa DPRD enggan bertemu dengan kami, karena apa yang menjadi pertanyaan kami terkait dana aspirasi itu mungkin memang benar bermasalah," ujarnya.
Dia menyampaikan, aksi yang dilakukannya adalah menyikapi adanya dugaan bahwa dana aspirasi tidak dilandasi oleh payung hukum dan terindikasi sudah keluar dari fungsi seharusnya sebagai fungsi legislasi, budgething dan kontroling sebagaimana tertuang dalam UU no.17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). "Menurut kajian kami dari undang-undang tersebut tidak ada satu pasalpun menjelaskan terkait adanya dana aspirasi, maka dari itu PMII menganggap bahwa dana aspirasi itu ilegal dan berindikasi adanya praktek KKN," tegasnya.
Oleh karenanya, pihaknya mendesak agar dana aspirasi dihapuskan. Oleh karenanya pihaknya perjanji akan kembali datang ke DPRD untuk menyatakan sikap tersebut. Kemudian untuk mendengarkan bagaimana pandangan anggota DPRD terkait hal tersebut. "Kami akan terus mendorong agar dana aspirasi dihapuskan, kami akan terus  melakukan aksi dengan massa yang lebih besar," pungkasnya. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template