Gaji Rendah Jadi Alasan Kades Menyeleweng - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Gaji Rendah Jadi Alasan Kades Menyeleweng

Gaji Rendah Jadi Alasan Kades Menyeleweng

Written By Mang Raka on Jumat, 24 Februari 2017 | 14.30.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Dapil IV, bukan saja diwarnai ajuan infrastruktur, tetapi juga persoalan honor kades dan perangkatnya. Kades berharap tambahan honor yang diterima perangkat desa juga menyentuh honor yang selama ini mereka terima, dan itu bisa diperoleh dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang menjadi sumber keuangan tambahan honor tersebut.

Terkait itu, Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Tempuran, H Zaenal pun meminta agar pemkab jangan selalu menyudutkan kepala desa berbuat tidak benar karena sulitnya naik honor. Sebab, faktanya memang dari beberapa mata anggaran, honor atau porsi kepala desa itu selalu dikesampingkan pemerintah kabupaten. Sebut saja DBH retribusi  dan pajak daerah, semua porsinya tidak ada pos untuk kades.
Disisi lain, kebutuhan kegiatan desa dan rumah tangga misalnya, entah bisa diambil dari mana. Jika kesannya selalu menyudutkan Kades seolah tidak percaya jika mengelola gaji besar soal kinerja, maka pemkab sendiri yang seolah-olah membikin para Kades ini selalu berbuat tidak benar. Karenanya, Ia berharap, ada porsi untuk gaji kades di DBH. "Jangan selalu sudutkan kades seolah-olah tidak bisa berbuat benar. Kami juga ingin lurus, maka porsikanlah gaji-gaji itu dari DBH untuk Kades," ujarnya.
Lebih jauh Zaenal menambahkan, bukan saja di DBH, juga porsi di Dana Desa APBN, sebab disana lebih banyak porsi selain untuk fisik infrastruktur juga pemberdayaan, tapi yang banyak diberdayakannya adalah masyarakat, sangat jarang ada alokasi pemberdayaan perangkat desa dan Kadesnya. Karena itu, ia berharap hak-hak operasional ini minta diperhitungkan oleh Pemerintah. "Di pos anggaran dana desa saja lebih banyak pemberdayaan itu kepada masyarakat, jarang porsi pemberdayaan pada perangkat desa," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Karawang, Asep Saefudin Zukhri mengatakan, soal kenaikan tunjangan kades diakuinya, bakal ada kenaikan ditahun ini, namun DPMD masih menghitung-hitung ulang persentasenya. Sebab, ada konsekuensi khusus di ADD jika tunjangan naik maka fisik bisa turun, karenanya, untuk nominal sendiri masih dalam pembahasan DPMD dan dipastikan ada kenaikan walaupun tidak besar. Sementara soal DBH dan lainnya, bisa ditindaklanjuti berikutnya. "Gaji Kades naik ada konsekuensi di ADD, ya fisiknya turun, tapi insyaallah katanya bakal ada kenaikan, jumlahnya masih dihitung-hitung," pungkasnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template