Dibayar Rp 60 Ribu per Hari - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Dibayar Rp 60 Ribu per Hari

Dibayar Rp 60 Ribu per Hari

Written By Mang Raka on Jumat, 24 Februari 2017 | 19.14.00

TELAGASARI, RAKA - Saat ribuan honorer berjibaku dengan panas dan sorak sorai menyuarakan tuntutannya di depan Kantor KemenPAN-RB, guru honorer kategori dua (K2) yang mengajar di SMA, memilih tidak ikut serta dalam aksi demonstrasi.
Selain teknis undangan yang belum diketahui, peralihan kewenangan SMA ke provinsi juga membuat para honorernya harus berada di sekolah penuh waktu.
Nana Juhana, honorer K2 yang bekerja sebagai TU Kesiswaan SMAN 1 Telagasari mengungkapkan, dirinya sampai saat ini masih menjabat Sekretaris Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Kecamatan Telagasari. Namun dirinya tidak ikut serta aksi demo 232 bersama 10 honorer K2 SMA Telagasari lainnya, karena persoalan teknis pemberitahuan. Soal tuntutan dan harapan K2, dia sangat mendukung, apalagi soal pengangkatan status CPNS. Namun, karena beban kerja yang menumpuk, dirinya tidak bisa ikut serta dalam aksi. "Kita tidak ikut bukan berarti tidak mendukung perjuangan teman-teman K2 lainnya. Kita support terus, hanya karena beban kerja, dan persoalan teknis saja membuat kami tidak ikut serta aksi 232," ungkapnya.
Ketua PK KNPI Kecamatan Telagasari ini menambahkan, kesejahteraan honorer SMA diakuinya paska peralihan ke Provinsi Jawa Barat, konon ada jaminan insentif. Tanpa melihat kategori dan non kategori, pemprov akan mengalokasikan Rp 60 ribu per hari bagi honorer reguler guru SMA. Angka itu dikalikan dengan 20 hari kerja per bulannya atau sekitar Rp 1,2 juta. Sejauh ini paska peralihan kewenangan, belum bisa dinikmati, karena belum tahu kapan honor itu cair.
Disisi lain, adanya insentif dari provinsi, membuat honorer K2 di SMA juga tidak dipedulikan banyak oleh pemkab. "CPNS tetap akan kita perjuangkan, walaupun usia saya sudah 51 tahun," ujarnya.
Lebih jauh ia berharap, Honorer K2 di SMAN Telagasari yang jumlahnya terdiri dari 7 TU dan 3 guru, ini bisa semakin diperhatikan statusnya, sehingga jangan sampai dijadikan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (P3K). Pemerintah harus melihat masa kerja dan pengabdiannya kebelakang. Sebab jika P3K di usia 50 tahun lebih, berarti hanya menyisakan 5 tahunan lagi memasuki masa pensiun. Artinya, tidak ada tunjangan pensiun jika harus digiring menjadi P3K. "Kalau ASN, walaupun usia menjelang pensiun, maka bisa mendapat tunjangan pensiun. Kita maunya PNS harga mati," tutupnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template