Desa Ciparage Bisa Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Desa Ciparage Bisa Pungli

Desa Ciparage Bisa Pungli

Written By Mang Raka on Selasa, 07 Februari 2017 | 12.00.00

-Jika Pungut Retribusi Lokasi Wisata Tanpa Perdes

TEMPURAN, RAKA - Desa yang memiliki lokasi wisata disebut-sebut rentan melakukan pungutan liar (pungli) berkedok retribusi. Jika tanpa regulasi Peraturan Desa (Perdes), rincian pemasukan dan pengeluarannya diperuntukan untuk apa, maka retribusi demikian masuk kategori ilegal.
Di sela-sela pemeriksaan reguler di Kantor Desa Ciparagejaya, Kecamatan Tempuran, Irban II Inspektorat Karawang Mukhlis Villy mengatakan, pemerintah desa dengan aset wisata menjadi potensi yang bisa dikembangkan untuk pemasukan pada Pendapatan Asli Desa (PADes).
Betapapun milik pemkab, desa harus mengeluarkan perdes sebagai regulasi pengaturan retribusi dan besarannya. Berapa target yang diplot pemkab untuk pemasukan PAD dan berapa bagian milik desa untuk PADes.
Dengan kata lain sebut Mukhlis, perdes sebagai payung hukum yang jelas untuk mengatur retribusi dalam bentuk penarikan uang kepada para pengunjung wisata. Artinya, jika pungutan yang tanpa dasar perdes, jangankan Iuran Rutin Desa (IRTD), retribusi pariwisata saja bisa dikategorikan ilegal dan masuk kriteria pungutan liar. "Jangan mentang-mentang punya lokasi wisata, desa-desa ini mengabaikan peraturan desa yang mengatur soal dana tarikan dari pengunjung wisatanya, jika tanpa itu (perdes), ya ilegal," ungkapnya.
Lebih jauh Mukhlis menambahkan, jika payung hukumnya sudah ada, besaran yang dipatok diatur, kemudian penarikan dan pengeluarannya jelas, maka itulah yang masuk kriteria legal. Karenanya, dia menyarankan dalam membuat perdes juga jangan sembarangan, sebab penyusunan program-program desa ini harus sepengetahuan mitranya yaitu Badan Permusyawaratan Desa.
Jangan sampai ada istilah BPD dan kades ini tegang karena beragam persoalan, padahal dua-duanya memiliki kewenangan dan peran yang sangat penting. Ini berlaku bukan saja bagi Ciparagejaya, tetapi kepada semua desa yang memiliki lokasi wisata. "Bikin perdes atau program penyusunan lainnya harus menjaga integritasnya bersama BPD, itu menjadi mitra penting," ungkapnya.
Kades Ciparagejaya Kabun mengatakan, di desanya yang memiliki lokasi wisata Cibendo, sudah mengaturnya melalui Perdes Nomor 141.41/01/Perdes/2011 dengan jumlah penarikan uang wisata Rp 10 ribu/motor. Hanya memang sejauh ini belum diperbarui lagi.
Disisi lain, memang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menargetkan Rp 20 juta per tahun yang harus disetorkan ke kas daerah, walaupun jarang tercapai penuh karena kadang-kadang hanya sekitaran Rp 15 jutaan per tahun. Tapi pihaknya transparan dalam pemasukan dan pengeluarannya.
Disisi lain, pihaknya yang sudah patuh menyumbang target PAD dan membuat perdes, selama ini belum banyak disentuh pegembangan wisatanya. Padahal sebenarnya, selain lautnya yang memiliki potensi, panorama biota laut, perikanan di tempat pelelangan ikan hingga mangrove bisa dikembangkan jika ada kapedulian yag serius. "Kalau kita ada perdesnya, disamping juga selalu setor ke Pemkab Rp 20 juta per tahunnya," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template