Apindo Ngeri Jika Robot Gantikan Karyawan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Apindo Ngeri Jika Robot Gantikan Karyawan

Apindo Ngeri Jika Robot Gantikan Karyawan

Written By Mang Raka on Senin, 27 Februari 2017 | 14.00.00

KARAWANG, RAKA - Tingginya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) di Karawang akan memicu peralihan tenaga kerja manusia ke optimalisasi robot. Hal ini akan berdampak terhadap penurunan jumlah penerimaan tenagakerja manusia di sejumlah industri.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Karawang, Abdul Syukur memprediksi itu, Minggu (26/2). Menurut dia, apa yang diprediksinya itu bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. "Bukan tidak mungkin, perusahaan akan berpikir menggunakan tenaga robot jika harus mengeluarkan biaya yang besar (mengeluarkan upah). Sebab,  mengoptimalkan teknologi bisa menambah keuntungan," kata Abdul.
Untuk  menghindari peralihan tenaga kerja manusia ke teknologi robot, terang Abdul, pemerintah pusat harus membuat terobosan. "Kami berharap pemerintah pusat membuat terobosan, sebab, teknologi robot akan berdampak terhadap tenaga kerja," tandasnya.
Diakuinya, penetapan UMSK yang sangat tinggi di Karawang sangat berdampak kepada pelaku usaha. Pasalnya, pengurangan tenaga kerja dan hengkangnya beberapa perusahaan ke luar Karawang sulit dibendung. "PT Trigolden Wisesa misalnya sudah hengkang ke Majalengka karena pertimbangan upah," ucapnya.
Pengajuan UMSK Karawang yang mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Karawang Rp 3,6 juta, menghasilkan UMSK 1 adalah Rp 3.616.017 lalu UMSK 2 menjadi Rp 3.949.887. Sedangkan UMSK 3 Rp 4.151.145 dan yang terakhir adalah UMSK 4 adalah Rp 4.207.536. Namun sejauh ini masih menjadi polemik, karena adanya penolakan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan alasan tidak adanya persetujuan dari Apindo.
Sementara itu sebelumnya Kepala Disnakertrans Karawang, Ahmad Suroto berharap polemik UMSK di Provinsi dapat diselesaikan secepatnya. "Mudah-mudahan dapat selesai secepatnya. Saat ini masih diurus oleh dewan pengupahan provinsi. Sedangkan gaji saat ini masih menggunakan yang sebelumnya," ucapnya. Suroto mengatakan dengan gaji yang tinggi di Karawang, di tahun 2017 sedikitnya sudah ada 15 perusahaan yang meminta penangguhan upah.
Sementara itu, secara terpisah, terkait Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemagangan Mandiri di Brits Hotel Karawang yang diselenggarakan hari ini (27/2) hingga Rabu (1/3) di Brits Hotel Karawang, Ketua Kadin Karawang Fadludin Damanhuri menyatakan kecewa, karena Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan RI tidak melibatkan Kadin Karawang dalam kegiatan tersebut.
Surat undangan yang ditandatangani Direktur Bina Pemagangan Asep Gunawan, stakeholder yang diundang antara lain Kadisnaker (Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung), Apindo (Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta), Kadin Kota Bandung, dan perwakilan perusahaan. Kadin Kabupaten Karawang dan Kadin Kabupetan Bekasi, justru tidak diundang dalam kegiatan tersebut. “Kami tidak paham dengan kebijakan pak Asep yang tidak mengundang Kadin Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Ini diselenggarakan di Kabupaten Karawang loh,” kata Fadludin.
Fadludin juga mempertanyakan motif Direktur Bina Pemagangan Asep Gunawan yang tidak melibatkan Kadin Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi dalam kegiatan Rakor tersebut. Padahal menurut Fadludin, pemerintah daerah bersama Kadin dan Apindo Karawang dalam pertemuan di Kantor Disnaker Karawang yang dihadiri Wakil Bupati Karawang H. Ahmad Zamakhsyari telah sepakat memulai pelaksanaan pemagangan di industri mulai 8 Maret 2017. “Kegiatan yang dilakukan pak Asep bisa menimbulkan persepsi yang tidak baik di mata publik. Pak Asep ini seperti sedang mencari panggung di Karawang. Dia juga terlambat menerjemahkan kebijakan Menteri dan Presiden Joko Widodo,” lanjut Fadludin.
Menurut Fadludin, program pemagangan di perusahaan yang ada di Karawang dan Bekasi telah dipersiapkan secara matang dengan melibatkan seluruh stakeholder yang ada yakni Disnaker Kabupaten Karawang dan Bekasi, Kadin dan Apindo Kabupaten Karawang dan Bekasi, serta perusahaan-perusahaan yang ada di Kawasan Industri di Karawang dan Bekasi. Program ini dijalankan bersama melalui wadah Dewan Vokasi Daerah. Untuk Karawang, Ketua Umum Vokasi Daerah adalah Wakil Bupati H. Ahmad Zamakhsyari dan Bupati Karawang Cellica Nurachadiana sebagai Pembina.
Lebih lanjut Fadludin mengingatkan Direktur Bina Pemagangan Asep Gunawan bahwa program pemagangan yang dijalankan secara bersama-sama ini adalah amanat dari Presiden Joko Widodo pada pencanangan Program Pemagangan Nasional di Kawasan Industri KIIC Karawang 23 Desember 2016 lalu. Pencanangan Program Pemagangan Nasional itu adalah tindak lanjut dari nota kesepahaman  (MOU) antara Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri dengan Ketua Kadin Rosan Roeslani pada 26 April 2016.
Penandatanganan MOU itu disaksikan Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sofyan Djalin.  Kesepakatan ini berlaku selama lima tahun dan diharapkan 200 ribu peserta dapat magang di 2000 perusahaan dibawah naungan Kadin. “Jadi program pemagangan dan vokasi sekarang ini harus dijalankan dengan melibatkan Kadin dan Apindo. Karawang dan Bekasi disepakati menjadi pilot project untuk program pemagangan, tetapi pak Asep menggelar Rakor di Karawang tetapi tidak mengundang Kadin Karawang dan Bekasi. Ini ada apa,” kata Fadludin. (ops/rls)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template