15 Perusahaan Minta Penangguhan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » 15 Perusahaan Minta Penangguhan

15 Perusahaan Minta Penangguhan

Written By Mang Raka on Rabu, 08 Februari 2017 | 16.00.00

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Suroto mengungkapkan, dampak kenaikan UMK ada 15 perusahaan sudah mengajukan surat permohonan penangguhan upah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengabulkan permohonan penangguhan UMK kepada 14 perusahaan di Karawang. Sedangkan satu perusahaan ditolak karena permohonan itu tidak melibatkan unsur pekerja atau asosiasi pekerja. "Perusahaan di Karawang paling besar mengajukan permohonan penangguhan di Jawa Barat," katanya.
Meski sudah mendapat persetujuan penangguhan upah, kata Suroto, bukan berarti perusahaan tidak membayar UMK 2017. Perusahaan tetap harus membayar upah sesuai dengan UMK 2017, namun pembayarannya tetap dilakukan setelah perusahaan dinyatakan mampu. "Kalau tahun ini belum bisa membayar sesuai dengan UMK tahun ini, tetap perusahaan punya kewajiban membayar selisih upah tahun sebelumnya kepada pekerjanya," ungkapnya.
Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Karawang Fadludin Damanhuri SE menuturkan, faktor utama hengkangnya perusahaan padat karya ke luar daerah, karena tingginya UMK di Karawang. Para pengusaha menilai, tuntutan upah para buruh dinilai tak rasional sehingga memilih untuk hengkang. "Ada sekitar 5 perusahaan yang mau hengkang ke Majalengka, Garut, Jawa, karena memang upahnya disana tidak mahal. Perbandingannya dengan di Karawang dua banding satu. Sehingga perusahaan berbasis padat karya, melirik daerah-daerah tersebut untuk memindahkan perusahaannya," paparnya.
Atas kondisi ini, lanjut Fadludin, dari sisi investasi maka Karawang akan dirugikan. Dia menyarankan agar pengaturan upah buruh dikembalikan lagi ke pemerintah pusat, tidak diberikan kewenangan pada kabupaten. Karena dia melihat, persoalan upah ini erat kaitannya dengan keputusan politik. "Kalau mau pilkada kan suka dimainkan soal UMK ini. Jadi lebih baik upah ini dikembalikan lagi ke kementerian. Lalu kementerian yang menentukan besarannya atas usulan dari daerah, dan pihak-pihak terkait untuk menentukan KHL nya," terangnya. (ops/asy)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template