Sekolah Rawan Pungli - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Sekolah Rawan Pungli

Sekolah Rawan Pungli

Written By ayah satria on Kamis, 26 Januari 2017 | 16.10.00

KARAWANG, RAKA - Pungutan di sekolah merupakan persoalan klasik yang sampai saat ini sulit dihilangkan. Termasuk sekolah-sekolah di Karawang, rata-rata melakukan pungutan baik besar maupun kecil. Padahal hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan No 75 tahun 2016 yang diluncurkan pada tanggal 30 Desember 2016.
"Dalam Permen 75/2016 jelas bahwa pungutan kepada peserta didik dan orangtua siswa, adalah sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan khusus pendidikan negeri, baik di tingkat dasar (SD/ibtidaiyah/SLTP) maupun SLTA negeri," papar mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, H Deden Darmansah kepada Radar Karawang, Rabu (25/1).
Ia melanjutkan, jika terjadi pungutan dengan alasan maupun bentuk apapun, maka orangtua siswa bisa melaporkan ke Ombudsman maupun kejaksaan. Hal ini bisa dilakukan agar pihak sekolah yang melanggar Permen bisa diproses secara hukum. "Jika ada pungutan yang dilakukan, maka seyogyanya orangtua siswa melaporkan ke Ombudsman atau kejaksaan, agar diproses secara hukum," ujarnya.
Dia menyampaikan, ada poin yang belum banyak dipahami oleh orangtua siswa. Antara pungutan dengan sumbangan. Meski pada dasarnya pungutan itu tidak dibolehkan, tetapi sumbangan diperbolehkan. Hal ini yang sering menjadi alasan pihak sekolah untuk mengambil anggaran dari siswa atau orangtua siswa. Perbedaan pungutan dan sumbangan sebagamana diatur dalam Permendiknas 44 tahun 2012. Pungutan adalah bantuan yang dimintakan orangtua siswa kepada peserta didik, yang besaran dan waktunya ditentukan. Sedangkan sumbangan adalah bantuan yang dimintakan kepada pihak-pihak tertentu yang besaran dan waktunya tidak ditentukan.  "Yang boleh dilakukan adalah meminta sumbangan. Sementara pungutan tidak boleh dilakukan, apalagi oleh pihak sekolah negeri," tegasnya.
Sementara alasan yang sering disampaikan oleh pihak sekolah, adalah tidak mencukupinya anggaran yang ada untuk kegiatan operasional sekolah, termasuk untuk pembangunan ruang kelas dan lain sebagainya. Padahal, tambah Deden, pemerintah saat ini sudah sangat konsen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional, dengan anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah. Dia mencontohkan, bantuan dari pemerintah untuk SMA negeri mulai tahun 2017 adalah sebagai berikut : dari APBN dalam bentuk BOS Rp 1.400.000/siswa/tahun, dari APBD Provinsi dalam bentuk BPMU Rp 700.000/siswa/tahun.  Di luar itu honor guru PNS/non PNS Rp 60.000/jam minimal 24 jam per minggu. Kemudian guru honor non PNS akan diberikan honor sesuai UMK masing2 kabupaten/kota. "Sekarang ini bantuan pemerintah dan pemprov jauh lebih baik, ketika SLTA masih ditangani oleh Pemkab/Kota dan rakyat harus tahu itu. Agar korupsi dengan modus pungutan kepada peserta didik dan orang tua siswa, harus sudah dihilangkan," tegasnya.
Sementara sampai berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, H Dadan Sugardan belum dapat dimintai keterangan. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template