Rapat Kerja PHRI Gunakan APBD - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Rapat Kerja PHRI Gunakan APBD

Rapat Kerja PHRI Gunakan APBD

Written By Mang Raka on Senin, 16 Januari 2017 | 19.32.00

KARAWANG, RAKA - APBD Kabupaten Karawang tahun 2017 yang sebelumnya disoal karena mencantumkan alokasi anggaran untuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), yang hingga saat ini belum terbentuk. Kini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dikritik karena menganggarkan kegiatan rapat kerja Perhimpunan Hotel dan Restoran Republik Indonesia (PHRI).
"PHRI itu seharusnya membantu meningkatkan PAD (pendapatan asli daerah) Karawang. Bukan malah menggerogoti anggaran untuk program kerjanya," ujar pengamat kebijakan publik, Ely Suhaeli kepada Radar Karawang, Minggu (15/1).
Menurut Ely, munculnya anggaran untuk rapat kerja PHRI merupakan hal yang aneh. Pasalnya, PHRI merupakan organisasi yang didalamnya para pengusaha. "Seharusnya optimalkan saja iuran anggotanya, bukan menggunakan anggaran pemerintah daerah," tuturnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Karawang, Indriyani ST mengatakan, dana hibah untuk PHRI tidak serta merta begitu saja dicantumkan dalam APBD, karena sebelumnya ada proposal yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Karawang.  "Untuk kegiatannya sendiri, ketika dibahas di Banggar memang tidak dijelaskan secara detail, baik itu Komisi B sebagai leading sektor PAD, infrastruktur di Komisi C dan program di Komisi D. Tapi ketika pemerintah daerah berekspektasi dengan PHRI, tentu dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata dan untuk menarik wisatawan," paparnya.
Ia melanjutkan, PHRI harus bisa mempertanggungjawabkan seiring dengan tuntutan peningkatan PAD. Selain itu, yang terpenting adalah harus bisa dirasakan fungsi dan manfaatnya juga bagi masyarakat. Jika dilihat dari perincian kegiatan dengan dana Rp 250 juta, kata Indriyani untuk rakerda PHRI dan lembaga kepariwisataan tingkat Provinsi Jawa Barat. "Kalau memang dalam rangka mengumpulkan pengusaha-pengusaha hotel dan restoran untuk kemudian mensosialisasikan pariwisata di Kabupaten Karawang, saya setuju-setuju saja. Tentu dengan catatan ketika evaluasinya nanti tidak ada perubahan, maka tidak bisa dicairkan lagi dana tersebut," tandasnya.
Sementara Ketua PHRI Kabupaten Karawang, Gabriel mengatakan, PHRI dan Pemerintah Kabupaten Karawang mengambil momen rapat kerja daerah PHRI, yang akan digelar di Kabupaten Karawang. Pasalnya, selama ini rakerda PHRI Provinsi Jawa Barat selalu dilaksanakan di Bandung. "Saat Kabupaten Karawang menjadi tuan rumah rakerda PHRI, tentu dapat menjadi kesempatan memperkenalkan potensi destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Karawang," ujarnya.
Gabriel menambahkan, bantuan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Karawang sudah selayaknya diberikan ke PHRI, karena pihaknya sudah memberikan sumbangsih terhadap PAD, yaitu Rp 72 miliar pada tahun 2016. Sedangkan persentasi PAD yang masuk, harus kembali dalam bentuk kegiatan. "Jadi wajar-wajar saja, selama untuk kepentingan Karawang. Sebab ini dalam upaya memperkenalkan Karawang ke seluruh Provinsi Jawa Barat, bahkan saya akan memperkenalkan Karawang ke seluruh Indonesia pada saat rakernas nanti. Kan belum banyak orang mengetahui destinasi pariwisata di Karawang," ujarnya.(zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template