PBB di Rawagempol Wetan Sulit Ditagih - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » PBB di Rawagempol Wetan Sulit Ditagih

PBB di Rawagempol Wetan Sulit Ditagih

Written By Mang Raka on Jumat, 20 Januari 2017 | 16.00.00

CILAMAYA WETAN, RAKA - Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahunan akan berakhir Februari mendatang. Setiap tahun, setoran yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut tidak pernah sempurna 100 persen akibat kesemrawutan SPPT dan Kepemilikan tanah yang belum dipecah. Hal ini yang membuat kesulitan tim penagih PBB       di desa-desa karena validasinya yang tidak pernah rapi.

Bendahara PBB Desa Rawagempol Wetan, Sahudi Nurfi mengatakan, selama menjabat bendahara PBB 2 tahun, dirinya masih saja kesulitan mendeteksi kepemilikan tanah yang menjadi dasar penagihan PBB, baik tanah sawah maupun tanah darat. Bahkan, setiap tahun, dari luas puluhan hektar tanah darat, setiap tahun hanya masuk setoran Rp 700 ribuan saja.
Penyebabnya, masih banyaknya tanah darat tapi masih tercantum tanah sawah, atau juga masih ada satu SPPT sementara pemiliknya sudah dipecah menjadi tiga, dengan demikian, kepada yang mana dirinya harus menagih setoran PBB, disisi lain, bikin SPPT sendiri meskipun administrasinya gratis, tapi biaya pembayaran 10 tahun kebelakang, jutaan rupiah. Akibatnya, jarang masyarakat yang mau bikin SPPT, padah kondisi dilapangan mempengaruhi setoran PBB yang tak pernah sempurna setiap tahun," Tanah darat saja setahun kita cuma dapat setoran Rp 700 ribu, itu karena banyak tanah darat tapi masih tercantumnya tanah sawah, atau SPPT nya satu pemilik lahannya banyak," Keluhnya.
Sahudi menambahkan, Pemkab seharusnya memvalidasi lagi, dan masyarakat juga saat kepemilikan tanahnya beralih ganti SPPTnya lagi, sambil membuktikan Akta Jual Beli (AJB) nya. Persoalannya, masyarakat tidak mau urus SPPT, karena biayanya sampai Rp 10 juta. Ini sempat ditanyakan, tapi kata orang Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), kalau disubsidi Pemkab urus semua SPPT baru, bisa menelan biaya Rp 22 Miliar. Padahal, angka sebsar itu bisa bertahap, asalkan masyarakat bisa atuh hukum, toh kalau SPPT semuanya memiliki, setoran yang masuk PAD juga lebih besar setiap tahunnya. "Kita usulkan pemutihan pembuatan SPPT, tapi katanya dananya besar bisa merogoh APBD sampai Rp 22 Miliar, Pemkab gak berani, ya sekarang gimana PBB mau sempurna setiap tahun," dalihnya.
Lebih jauh ia menambahkan, akibat sulitnya terdeteksi kepemilikannya, dirinya mengakui selama ini bingung penagihannya dan memang memusingkan saat dilapangan, karena saat ditagih ke yang satu, ternyata SPPT sudah dipcah dengan yang satunya lagi. Karenanya, ia beharap validasi dan verifikasi ulang soal SPPT ini diperlukan dengan maksimal, agar kedepan PAD lancar dan penagihannya juga tepat sasaran. "Kita orang lapangan bingung kalau SPPT sudah dipecah-pecah kepemilikannya," ungkapnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template