KPK Minta Perizinan di Karawang Dibenahi - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » KPK Minta Perizinan di Karawang Dibenahi

KPK Minta Perizinan di Karawang Dibenahi

Written By ayah satria on Kamis, 26 Januari 2017 | 16.10.00

KARAWANG, RAKA - Pelayanan perizinan dan pengadaan barang serta jasa di Karawang disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu meminta agar pelayanannya segera dibenahi.
KPK akan mengawasi kinerja pemerintahan selama 1 tahun ini, untuk melakukan sejumlah perubahan berkaitan dengan pencegahan korupsi yang teritegrasi. "Ada tiga hal yang memang menjadi sorotan KPK, yaitu soal perencana penganggaran, pelayanan perizinan dan pengadaan barang dan jasa. KPK akan memberikan pendampingan selama satu tahun," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Teddy Rusfendi, Rabu (25/1).
Menurut Teddy, KPK melalui Divisi Pencegahan datang ke Karawang untuk memberikan pendampingan, terkait pencegahan korupsi yang terintegrasi. KPK akan memberikan pendampingan selama satu tahun, agar Pemerintah Kabupaten Karawang dapat melaksanakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. "Jika satu tahun belum juga ada perubahan, mereka tidak mau lagi melakukan pendampingan," katanya.
Teddy mengatakan, berdasarkan arahan dari KPK, Pemkab Karawang akan melakukan rencana aksi seperti e-planing, dimana nanti sistem perencanaan seperti penganggaran akan mudah diakses. Bukan hanya di lingkungan pemerintahan, tapi juga oleh masyarakat luas. Soal perizinan KPK minta agar Karawang menerapkan sistem e-tracking dan e-signatur, agar masyarakat mendapat kemudahan dalam mengakses lembaga perizinan di Karawang.
"Masalah perizinan di Karawang yang paling disoroti karena sistemnya dianggap belum mendukung, dalam hal pencegahan korupsi. Nantinya dengan adanya e-tracking dan e-signatur, ini masyarakat bisa melihat proses perizinan melalui online," katanya.
Terkait masalah pengadaan barang dan jasa yang disorot KPK, Pemkab Karawang disarankan agar ULP (unit layanan pengadaan) dibentuk lembaga tersendiri. Hal ini untuk mencegah intervensi dari pihak manapun, yang banyak terjadi selama ini. "Petugas ULP nantinya harus memiliki sertifikasi sendiri, untuk bisa melakukan pelelangan atau penunjukan langsung," katanya. (ops)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template