Jangan Korbankan Infrastruktur Demi Gaji Kades - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Jangan Korbankan Infrastruktur Demi Gaji Kades

Jangan Korbankan Infrastruktur Demi Gaji Kades

Written By Mang Raka on Selasa, 31 Januari 2017 | 16.00.00

TELAGASARI, RAKA - Wacana ajuan dari Asosiasi Pemerintahan Desa seluruh Indonesia (Apdesi) Karawang untuk menaikan gaji Kades Rp 5 juta dan perangkat desanya Rp 2,5 juta dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2017, ditanggapi rombongan anggota Komisi A DPRD Karawang disela-sela kunjungan kerja di kantor Desa Telagasari, Senin (30/1). Meskipun dianggap wajar, namun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diminta cermat menghitungnya, karena infrastruktur desa dari ADD bisa tersedot lebih besar untuk gaji, ketimbang pembangunannya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Karawang, Indriyani ST yang memimpin rombongan mengatakan, pada dasarnya kenaikan gaji para pegawai desa dan Kades sah-sah saja, bahkan Komisi A siap mensupport selama di angka-angka wajar, ini sambungnya harus dikaji hitungannya dengan cermat oleh DPMD, jangan sampai memberikan angin segar kepada Kades soal janji-janji besaran. Ia mendengar, Kades melalui Apdesi inginkan angka Rp 5 juta berikut para perangkatnya, jika melihat kondisi ekonomi, dengan besaran demikian, apakah sudah setara dengan gaji pokok eselon 3 dan 4 atau malah kelebihan, lantas jika diberi angka Rp 5 juta, apakah bisa menjamin kades bisa bekerja sesuai aturan. "Apakah bisa jamin kalau Kades gaji Rp 5 juta kinerjanya bisa lebih baik, kalau diangka wajar kita support kok," ujarnya.
Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Karawang ini menambahkan, kenaikan gaji kades tidak serta merta aman bagi porsi lainnya. Sebab, ini akan ada yang dikorbankan kalau semuanya menumpuk untuk kenaikan gaji Kades dan perangkatnya. Seperti infrastruktur misalnya, nanti pembangunan di desa ini tidak merata. Untuk itu, soal regulasi dan hitung-hitungan yang tepat soal kenaikan, dalam waktu dekat pihaknya akan panggil hearing dengan DPMD untuk menganalisa bersama, disamping juga membahas anggaran ada Pilkades 8 Desa ditahun 2017. "Kita ingin analisa dulu, sambil kita panggil DPMD untuk hearing nanti," ungkapnya.
Senada dikatakan Anggota Komisi A lainnya, Asep Saepudin Zukhri, para Kades dimintanya untuk berintegrasi dengan Apdesi soal ajuan dan harapan yang ingin dilayangkan kepada Pemkab, termasuk soal honor ini, mungkin saja tahun ini ada kenaikan, tapi disesuaikan dengan anggaran yang ada. Dirinya juga dulunya mantan Kades, saat inginkan mobil operasional desa, sempat banyak pertentangan termasuk penolakan wakil bupati yang saat ini jadi bupati. Namun lantaran kajiannya sudah matang karena hasil study banding di Sulawesi, akhirnya mobil ajuan Apdesi itu turun ke semua desa dan kelurahan di Karawang. Yang paling penting saat ini saran Asep, adalah perhatikan nasib-nasib para Amil dan LPM juga Linmas soal kenaikan gaji atau honornya. "Saya sarankan sering-seringlah Kades berkomunikasi dengan Apdesi, dulu juga saya ini kades yang berjuang soal mobil operasional desa," ujarnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template