Inspektorat Diminta Jeli Garap Dana Bagi Hasil - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Inspektorat Diminta Jeli Garap Dana Bagi Hasil

Inspektorat Diminta Jeli Garap Dana Bagi Hasil

Written By Mang Raka on Jumat, 20 Januari 2017 | 14.00.00

TELAGASARI, RAKA - Tahun 2017 ini, pemerintah desa nampaknya bukan saja akan diperiksa reguler kaitan Alokasi Dana Desa (ADD) dan aset desa yang bersumber dari APBD 2, tetapi juga sejumlah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang baru turun diakhir tahun 2016 kemarin. Dana untuk porsi non fisik dengan besaran yang setengahnya baru sekitar Rp 70 jutaan itu, diminta sejumlah aktivis agar jeli pemeriksaannya oleh Inspektorat Karawang.

Tokoh Pemuda Desa Talagasari, Ana Maryana mengatakan, diluar Bantuan Gubernur (Bangub) dan Dana Desa (DD) dari Pusat, Inspektorat adalah auditor yang bertanggung jawab garap pemeriksaan sumber-sumber keuangan dari APBD Kabupaten. Kemarin, ADD, Aset, fisik dan pelaporan yang menjadi garapan di desa-desa, tapi tahun ini, instansi ini juga diharapkan teliti memeriksa Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan retribusi daerah yang turun akhir 2016 kemarin dari APBD Karawang.
Sebab, meskipun meringkas pemeriksaan karena alokasinya untuk non fisik dari DBH ini, inspektorat juga disarankan garap dana APBD ini yang di pihak ke tiga kan melalui CV, utamanya soal Aplikasi software. Apakah sudah memenuhi syarat dan akad yang legal atau memang benar-benar bisnis yang berorientasi memanfaatkan dana DBH untuk kepentingan tertentu. "DHB harus masuk pemeriksaan tahun ini, karena sumbernya APBD, jeli perlu, karena dana yang perdana ini alokasinya untuk non fisik," katanya.
Senada dikatakan Pemuda Karawang Utara, Nurhadi, soal DBH ini belum banyak dikuasai pemerintah desa bahkan Komisi A DPRD Karawang, selain baru turun perdana tahun 2016 ini, dana yang cair mepet diakhir tahun ini bukan berarti lolos garapan pemeriksaan yang seyogyanya dicecar inspektorat dalam pemeriksaan reguler tahun ini. Tercatat hanya 6-10 item saja porsinya untuk insentif BPD, Linmas, LPM, Operator, Bendahara Desa dan Aplikasi Software, selebihnya konon menjadi kewenangan Kepala Desa.
Terlebih DBH ini diluar draft APBDes dan perubahannya, sehingga rawan penyelewengan, karena duit yang turun bukan nominal yang sedikit. Karenanya, DBH ini mutlak harus ada pemeriksaan yang masif agar benar-benar sesuai porsi yang prosedural. "Turunnya diam-diam diakhir tahun, porsinya non fisik, selebihnya kewenangan Kades. Tapi aturannya yang mana," ungkapnya.
Kepala Inspektorat Karawang Endang Somantri, saat dihubungi mengatakan, soal DBH itu nanti teknisnya ada di auditor. DBH sambungnya,  kalau sumber anggarannya dari APBD jelas akan menjadi garapan pemeriksaan reguler nantinya. Jikapun ada dana-dana APBD di pihak ke 3 kan di DBH, boleh-boleh saja, sepanjang syarat-syaratnya sudah memenuhi prosedur. Mungkin saja sudah ada regulasinya dari BPMPD. "Silahkan tanya ke BPMPD, regulasinya mungkin ada, sepanjang dana itu dari APBD ya nanti auditor yang akan memeriksa," pungkasnya. (rud)

Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template