Diskriminasi Gaji Pekerja Asing dan Lokal - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Diskriminasi Gaji Pekerja Asing dan Lokal

Diskriminasi Gaji Pekerja Asing dan Lokal

Written By Mang Raka on Selasa, 03 Januari 2017 | 19.19.00

Serbuan pekerja asing ke Indonesia mulai terasa. Gaji yang mereka dapat pun berbeda dengan pekerja lokal. Bagai bumi dan langit, jika pekerja asing memperoleh upah Rp 10 juta per bulan, gaji warga biasa paling rendah adalah Rp 3,6 juta.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menyatakan, pemerintah tidak cukup hanya mengawasi para pekerja asing. Menurutnya, hal yang tak boleh dibiarkan adalah kesenjangan gaji antara tenaga kerja asing (TKA) dengan pekerja lokal.
Saleh mengaku sudah lama mendapat informasi tentang adanya perbedaan gaji antara TKA dengan pekerja lokal untuk posisi yang sama. Bahkan ada pekerja-pekerja asing yang dipekerjakan untuk pekerjaan tanpa skill. "Idealnya, tidak ada perbedaan gaji. Perbedaan gaji menyebabkan timbulnya kecemburuan," katanya, Senin (2/1).
Menurutnya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan. Tujuannya agar pekerjaan yang bisa dikerjakan pekerja lokal tidak jadi garapan TKA. Saleh juga mengatakan, jangan sampai diskriminasi gaji itu menjadi persoalan berkepanjangan. "Kalau pekerjaannya sama berat, lama bekerja sama, dan mekanisnya juga sama, tentu tidak perlu dibedakan," tegasnya.
Karenanya politikus PAN itu menegaskan, pengawasan terhadap TKA ilegal harus ditingkatkan. "Termasuk memperbanyak frekuensi sidak (inspeksi mendadak)," ujarnya.
Diketahui, upah warga negara asing (WNA) yang bekerja di sejumlah perusahaan industri di Kabupaten Karawang sebesar Rp 6 juta hingga Rp 10 juta per bulan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ahmad Suroto mengatakan, WNA yang bekerja di Karawang umumnya menduduki jabatan setingkat supervisor. Meski begitu, tidak sedikit yang menjabat sebagai manager dan tenaga ahli di sebuah perusahaan, dalam mengoperasikan sebuah mesin produksi. "Selama tiga tahun mereka harus mengerjakan kepada tenaga lokal, hingga memiliki tenaga asli lokal," terang Suroto.
Meski begitu, lanjut Suroto, ada juga  perusahaan yang mempekerjakan WNA  bukan menjadi tenaga khusus, melainkan hanya menjadi tenaga kerja biasa pada perusahaan tersebut. "Kadang memang ada juga yang bukan tenaga khusus. Tetapi gaji para WNA tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja lokal asli Indonesia," tambahnya.
Suroto mengakui pihaknya tidak dapat melakukan teguran apapun terkait dengan perbedaan gaji tersebut. Pasalnya, hal tersebut merupakan wewenang dari sejumlah perusahaan. Dari 1.474 WNA di Karawang saat ini, pihak pemerintah daerah dapat menarik retribusi hingga Rp 16 miliar setiap tahunnya. "Perpanjangan IMTA (Izin Menggunakan Teaga Kerja Asing) harus ke Disnaker dan target PAD kita setahun dari retribusi IMTA ini sekitar Rp 16 miliar," katanya.
Suroto tidak membantah terkait keberadaan  WNA yang melanggar aturan tenaga kerja, bahkan mereka yang melakukan pekerjaan tidak pernah melaporkan mengenai kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. "Biasanya adalah dari WNA tenaga pengajar. Terkadang mereka tidak memiliki IMTA," ucapnya. (ops/psn)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template