Deden Sebut Pelantikan Pejabat Cacat Hukum - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » Deden Sebut Pelantikan Pejabat Cacat Hukum

Deden Sebut Pelantikan Pejabat Cacat Hukum

Written By Mang Raka on Selasa, 03 Januari 2017 | 19.19.00

KARAWANG, RAKA - Pengukuhan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang oleh Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana pada hari Sabtu (31/12) lalu menuai kritik.
Politisi PDI Perjuangan, H Deden Darmansyah menilai pengukuhan tersebut cacat hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan ketatanegaraan. "Ini kejadian kedua kali kesalahan Pemkab Karawang dari sisi administrasi negara. Dulu dilakukan pelantikan terlebih dahulu, baru SK penempatan menyusul. Sekarang pelantikan di hari Sabtu yang bukan merupakan hari kerja," tegas Deden kepada Radar Karawang, Senin (2/1).
Menurut Deden Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri. Seperti dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pengganti PP 41 tahun 2007. "Dimungkinkan SK ini diterima tanggal 30 Desember sore hari dari Kemendagri. Sehingga dilaksanakan pengukuhan tanggal 31 Desember, yang merupakan hari libur," ujarnya.
Ia melanjutkan, dari kondisi tersebut, Deden melihat Pemkab Karawang tidak ada persiapan secara matang, dalam merencanakan dan melaksanakan ketentuan PP 18/2016. "Di daerah lain seperti Subang, sudah dilakukan pelantikan dan rotasi mutasi pejabat pada hari Jumat (30/12)," ujarnya.
Dia juga menyampaikan, seharusnya pegawai yang ditugaskan ke Kemendagri melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bupati Karawang. Sehingga begitu selesai ditandatangani pejabat Kemendagri, sore harinya bisa langsung dilakukan pengukuhan dan pelantikan. "Dengan demikian tetap masuk di hari kerja, yaitu hari Jumat tanggal 30 Desember 2016," ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya saat duduk di parlemen, Deden mengatakan, pengaturan hari kerja dan jam kerja diatur dengan peraturan daerah, apalagi terkait dengan pelaksanaan amanat peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Artinya, pelantikan di luar hari kerja melanggar Peraturan Daerah No 14 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang merupakan turunan dari PP 18 tahun 2016. "Pengukuhan tersebut melanggar ketentuan yang ada. Memang seyogyanya dilakukan pada hari kerja, bukan pada hari di luar hari kerja (Sabtu atau Minggu)," tegasnya.
Dia berharap pimpinan daerah bisa membuat perubahan dan kejutan-kejutan, dalam melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan terutama di urusan wajib yang bersifat mutlak, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perumahan dan tata ruang, serta trantiblinmas. "Sepertinya sampai saat ini datar-datar saja dan landai, belum ada perubahan dan kejutan-kejutan. Terutama kejutan-kejutan peningkatan kinerja dari sisi pelayanan publik," pungkasnya.
Data yang dihimpun Radar Karawang, sebanyak 1.096 jabatan baru bagi pegawai negeri sipil (PNS), Sabtu (31/12) sore dikukuhkan. Pejabat tersebut terdiri dari golongan eselon II.a sebanyak 1 orang, eselon II.b sebanyak 34 orang, eselon III.a sebanyak 67 orang, eselon III.b sebanyak 115 orang, eselon IV.a sebanyak 647 orang, dan eselon IV.b sebanyak 232 orang pejabat. Sejumlah pejabat tersebut akan mengisi 31 SOTK yang baru saja dibentuk oleh pemerintah setempat. Sementara jabatan yang hilang karena penataan kelembagaan dan pengalihan urusan pemerintahan ke provinsi dan pusat, seperti Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Bidang Kelautan Dinas Perikanan, Kelurahan, BP4K, Dinas Perhubungan Komunikan dan Informasi, DPPKAD akan dialihkan atau dirotasi ke jabatan yang kosong.
Sementara hingga berita ini ditulis belum ada konfirmasi dari Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana. (zie)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template