DBH Cair, Tenaga PSM Dilupakan - Harian Umum Radar Karawang
Berita Terbaru:
Home » » DBH Cair, Tenaga PSM Dilupakan

DBH Cair, Tenaga PSM Dilupakan

Written By Mang Raka on Selasa, 10 Januari 2017 | 12.00.00

CILAMAYA KULON, RAKA - Punya banyak dana dari sejumlah sumber, belum membuat pemerintah desa peka terhadap kesejahteraan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Tidak semua desa menganggarkan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pekerja yang biasa mengurus masyarakat yang sakit, gelandangan dan kena musibah.
"Kita gak tahu dianggarkan atau enggak, namanya juga pekerja sosial ya seadanya saja dari desa juga," ujar salah seorang pekerja sosial masyarakat yang tidak berani namanya disebutkan.
Kepala Desa Lemahabang Rusli Sumawinata mengakui, PSM tidak dianggarkan dalam DBH. Dirinya pun tidak bisa berbuat banyak, karena DBH turunnya di akhir tahun. "Pabeulit jeung akhir tahun, jadi nu penting DBH cair saja dulu," ujarnya.
Senada dikatakan Kades Tegalurung Karsim. Dia juga tidak menganggarkannya. Menurutnya, mungkin bisa dianggarkan pada tahap 2. "Tidak ada, mugkin di (pencairan) tahap dua," singkatnya.
Ketua Ikatan Kepala Desa (IKD) Kecamatan Tempuran H Zaenal mengatakan, semua item ajuan diatur mana yang menjadi wajib seperti BPD, LPM, Linmas dan upas, juga ada alokasi untuk yang dibutuhkan dan diperlukan. Desa-desa di Tempuran sepakat, bahwa amil desa dan PSM dimasukan anggarannya dan akan diberi bagian, meskipun nominalnya belum seberapa. "Amil dan PSM di desa kita sepakat dianggarkan dari DBH ini, yang penting ada saja dulu," ungkapnya.
Ketua Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Cilamaya Kulon Badrudin mengatakan, tidak semua PSM dapat perhatian dari pemerintah desa dari Dana Bagi Hasil yang cair baru-baru ini, meskipun ada sebagiannya yang juga diberi. Karena, mungkin selain menjadi prioritas, PSM ini mungkin juga minim perhatian. Padahal, orang sekarat di desa saja siap dibantu, di saat masyarakat dan pegawai desa enggan urus lebih jauh soal BPJS dan jaminan kesehatan lainnya.
Baginya, PSM jangan terlalu berharap lebih soal kesejahteraan, diperhatikan pemerintah desa karena kinerja sosialnya bagus, patut disyukuri. Jikapun tidak, tidak menjadi soal. Karena yang terpenting bagi TKSK dan PSM adalah membantu dan menjembatani masyarakat miskin mendapatkan haknya, baik jaminan kesehatan, perlindungan sosial dan lainnya. "Ada yang diberi ada yang tidak, tergantung seberapa pemerintah desa menilainya terhadap peran PSM ini," ujarnya.
Ketua Ikatan PSM Karawang Pulus Saepudin mengatakan, PSM diatur dalam Permensos Nomor 01 tahun 2012, di sana dicantumkan bahwa PSM didanai oleh pemerintah daerah, kalaupun ada dari yang lain semisal pemerintah desa sifatnya hanya kebijaksanaan saja. Kades sebut Pulus, jangankan untuk PSM, yang sudah jelas siltapnya saja seperti perangkat desa banyak yang dikebiri. Apalagi untuk PSM, sejauh ini tidak ada anggaran PSM dari DBH. "Memang didanai pemda, kalau pun ada dari yang lain itu kebijaksanaan saja," pungkasnya. (rud)
Berbagi Artikel :

0 komentar:

SILAHKAN KOMENTARI MENGGUNAKAN BAHASA YANG SANTUN

 
Support by : S. Cahyono Admin MaNg RaKa
Copyright © 2016. Harian Umum Radar Karawang - All Rights Reserved
Template by CreatingW Published by M-Template